Ahmad Djauhar (Istimewa) Ahmad Djauhar (Istimewa)
Selasa, 12 April 2016 07:10 WIB Kolom Share :

KOLOM
Masih Adakah Pejabat Pro Rakyat?

Kolom untuk Senin (11/4/2016), ditulis Ketua Dewan Redaksi Harian Solopos Ahmad Djauhar.

Solopos.com, SOLO — Salah satu pepatah berbahasa Inggris yang berbunyi seeing is believing itu rupanya benar adanya. Menyaksikan (sendiri) adalah keyakinan. Kalau tidak menyaksikan sendiri (sebuah peristiwa), sulit untuk yakin (atas kebenaran suatu peristiwa).

Sebagai wartawan yang memang harus banyak ”jalan”, kesempatan itu selalu saya gunakan untuk menggali berbagai fakta tentang sesuatu di daerah atau wilayah yang saya datangi. Ini adalah proses seeing sehingga akhirnya saya benar-benar memperoleh pemahaman atau keyakinan atas sebuah persoalan di daerah atau wilayah tersebut.

Daerah yang baru-baru ini saya datangi adalah sejumlah kota di Sumatra bagian tengah. Di salah satu provinsi di wilayah itu terdapat fenomena menarik yang membuktikan asumsi saya selama ini bahwa para kepala daerah itu cenderung mengejar harta, tahta, dan (biasanya juga) wanita. Setidaknya salah satu dari tiga itu.

Saya sempat terhenyak mendengar penjelasan warga setempat bahwa tiga kepala daerah di sebuah provinsi tadi ”disekolahkan” di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara-gara kasus korupsi.

”Dua gubernur terdahulu sudah inkraacht [berkekuatan hukum tetap] dan jika gubernur yang sekarang nantinya terbukti, lengkaplah tiga gubernur kami berstatus koruptor semua. Sungguh menyedihkan,” ujar seorang rekan.

Bayangkan, tiga orang gubernur yang menjabat secara berturutan semuanya ditangkap KPK. Provinsi tadi memang kaya sumber daya alam. Masak sih tidak ada figur calon pemimpin yang benar-benar ingin memperbaiki wilayah itu dengan tulus dan tak perlu ”bersekolah” di KPK di tengah masa jabatan?

Benarkah semua calon pemimpin di wilayah yang kaya minyak dna gas dan hasil hutan/perkebunan itu tidak ada yang memiliki idealisme untuk memajukan daerah dengan tetap berpegang teguh pada norma maupun ajaran agama yang dianut?

Apakah uang memang sudah menjadi segala-galanya bagi para calon pemimpin di kawasan itu? Ternyata amat langka buktinya ketika ada kandidat pemimpin daerah sesumbar keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah untuk memajukan tanah kelahirannya itu.

Hampir semua peserta pemilihan kepala daerah kini terjebak politik transaksional. Artinya, sebelum menyatakan keberanian untuk maju, dia pasti sudah berhitung berapa duit yang harus dikeluarkan untuk ”mahar” kepada partai politik yang akan mengusungnya sebagai calon kepala daerah.

Dia juga berhitung berapa biaya kampanye dan pencitraan, serta berapa ongkos entertainment pendukung. Setelah itu perhitungan akan menjalar ke potensi pendapatan jika kelak terpilih sebagai gubernur, bupati, atau wali kota.

Tentu saja bukan pendapatan dari gaji plus tunjangan jabatan, melainkan uang seseran alias pemasukan ekstra karena jabatannya itu. Selama menjabat nanti bisa atau tidak mengembalikan ”dana investasi” yang telah dikeluarkannya menjelang pilkada.

“Jangankan jabatan gubernur, bupati, atau wali kota, jabatan kepala instansi apa pun di provinsi ini kini jadi rebutan karena ya itu tadi…  Banyak sekali pendapatan ekstra kalau Anda menduduki jabatan di wilayah ini. Jabatan pemimpin organisasi pun jadi rebutan,” ujar rekan tadi.

Konyolnya, tutur nara sumber tadi, seorang pejabat di wilayah ini merasa cukup aman apabila dirinya bertindak agak menyerempet bahaya—selagi tidak sampai tertangkap tangan oleh KPK—karena media massa tidak begitu kritis, masih kalah oleh pengaruh pencitraan yang dilakukan si pejabat tersebut. [Baca selanjutnya: Pangkal Persoalan]

lowongan pekerjaan
DAQU TRAVEL HAJI & UMROH SURAKARTA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Musik Pop dan Nikah Muda

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (21/10/2017). Esai ini karya Udji Kayang Aditya Supriyanto, peminat kajian budaya populer dan pengelola Buletin Bukulah! Alamat e-mail penulis adalah udjias@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Saat isu komunisme (lagi-lagi) diangkat ke publik sekian waktu lalu,…