Sugeng Riyanto (Istimewa) Sugeng Riyanto (Istimewa)
Selasa, 12 April 2016 08:10 WIB Kolom Share :

GAGASAN
UMKM Polah, Ekonomi Munggah

Gagasan Solopos, Senin (11/4/2016), ditulis Sugeng Riyanto. Penulis adalah Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Solo.

Solopos.com, SOLO — Pada Selasa (5/4) lalu saya bersama salah seorang anggota Komisi III DPRD Kota Solo berkesempatan menghadiri acara pertemuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Solo yang bertempat di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di dekat Solo Techno Park.

Saat sarasehan ada beberapa permasalahan yang dikemukakan para pelaku UMKM, di antaranya adalah persoalan permodalan, perizinan, dan pemasaran. Secara sederhana permasalahan yang disampaikan sebenarnya mengarah pada apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk mengintervensi melalui kebijakan dan berperan nyata mengatasi masalah-masalah yang dihadapi para pelaku UMKM di Solo.

Secara kebetulan beberapa pekan yang lalu Komisi III DPRD Solo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belitung. Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi komisi agar mendapatkan wawasan dan ide kreatif yang bisa digali dari daerah lain.

Ada beberapa hal menarik yang akan saya sampaikan di sini sebagai masukan untuk Pemkot Solo, terutama berkaitan dengan pemberdayaan dan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM.

Sebelum lebih jauh, saya akan memaparkan dulu beberapa kondisi terkini terkait pengelolaan UMKM di Kota Solo, paling tidak berdasarkan apa yang saya tangkap pada saat rapat kerja Komisi III dengan dinas terkait, terutama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, data beberapa laporan, dan mendengarkan langsung para pelaku UMKM.

Pertama, di dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Solo 2015, terungkap fakta data investasi di Kota Solo di sektor UMKM menurun dari Rp419.255.393.318 pada 2014 menjadi Rp396.244.354.997 pada 2015. Hal ini paling tidak menunjukkan keberpihakan investasi para pelaku usaha lebih cenderung di sektor usaha skala besar.

Kedua, Pemkot Solo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini belum memiliki database semua UMKM di Kota Solo. Data ini penting untuk memetakan potensi, persebaran, keberagaman jenis, tingkat kemampuan permodalan, dan beragam variabel lainnya.

Dengan kelengkapan data itulah Pemkot Solo bisa merancang pola penanganan UMKM dengan pendekatan yang paling pas. Ketiadaan data lengkap  ini bisa dipastikan hanya akan menghasilkan kebijakan yang parsial, kalau tidak boleh dikatakan sekedar copy paste program tahun-tahun sebelumnya dengan target dan indikator keberhasilan yang juga parsial.

Ketiga, belum rapinya sinergi lintas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menopang dan menumbuhkembangkan UMKM. Penanganan UMKM tidak bisa hanya diserahkan kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, namun harus disinergikan dengan dinas atau SKPD lain mengingat beragamnya kebutuhan pengembangan UMKM.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung mengintervensi kebijakan untuk menumbuhkan UMKM dengan melalaui beberapa pendekatan. Pertama, membangun galeri yang dijadikan tempat untuk memajang sekaligus melayani penjualan semua produk UMKM binaan dinas terkait.

Galeri ini secara ukuran bangunan lumayan memadai untuk memajang berbagai produk UMKM, baik produk makanan, pakaian, maupun produk kreatif aneka suvenir khas. Berbagai produk ini dilengkapi pengemasan yang bagus sehingga makin menarik.

Kedua, dinas memiliki database UMKM yang up to date, by name, by address, dan by product. Database UMKM ini sangat penting untuk beberapa tujuan.

Tujuan pertama adalah agar pemerintah bisa menentukan intervensi yang paling tepat untuk membantu memberdayakan UMKM. Tujuan kedua agar pemerintah mengetahui apakah UMKM ini bertambah atau menurun, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Tujuan ketiga adalah agar secara kualitatif bisa diketahui apakah UMKM ini ada kenaikan kelas atau mengalami pertumbuhan positif ke arah lebih besar dari sisi omzet dan jaringan pasarnya.

Ketiga, dinas memberikan dukungan kepada pelaku UMKM dengan memberikan bantuan sharing bunga pinjaman dari bank. Pelaku UMKM yang meminjam uang dari bank untuk pengembangan usaha harus membayar bunga bank 9% per tahun.

Pemkab Belitung membantu dengan menanggung bungan 6% dari total 9% sehingga pelaku UMKM hanya perlu membayar bunga 3% per tahun kepada bank. Tidak semua pelaku UMKM meminjam uang dari bank.

Pelaku UMKM yang meminjam dari bank pasti sudah memperkirakan bisa mengembalikan pinjaman. Dengan bantuan pembayaran bunga maka akan semakin meringankan beban pelaku UMKM. Berdasarkan pengalaman di Belitung ini, tidak satu pun pelaku UMKM yang mengalami kredit macet.

Keempat, dinas selaku bapak asuh bagi UMKM ini menjalin kerja sama dengan biro perjalanan maupun biro wisata. Setiap biro perjalanan setengah diwajibkan mengajak mampir wisatawan yang mereka layani ke galeri UMKM.

Dengan begitu banyak wisatawan yang mengunjungi galeri tersebut dan hampir bisa dipastikan mereka akan membeli produk-produk UMKM. [Baca selanjutnya: Potensi Solo]

Lowongan Pekerjaan
PT. BPRS Central Syariah Utama Surakarta, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL TERIOS TS’2008,Mulus/Gagah R18,Comp AC Baru,Silver,125JtNego, Hub=085640166830 (A001…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Nyanyian Sunyi Ekonomi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (8/9/2017). Esai ini karya Ronny P. Sasmita, Direktur Eksekutif Econ-Act Indonesia dan anggota Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Alamat e-mail penulis adalah ronny_sasmita@yahoo.co.id. Solopos.com, SOLO — Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks…