SOLOPOS.COM - Sunny Tanuwidjaja (Istimewa)
Suap reklamasi Jakarta membuat nama Sunny Tanuwidjaja disebut-sebut, bahkan dianggap sebagai penghubung Ahok dengan pengusaha terkait reklamasi.
Solopos.com, JAKARTA — Sunny Tanuwidjaja, staf khusus DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang namanya disebut-sebut setelah penangkapan anggota DPRD DKI Jakarta Mochammad Sanusi, akhirnya menampakkan diri di Balai Kota DKI Jakarta.
Kedatangan Sunny sudah ditunggu-tunggu oleh awak media massa. Pria yang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menyambangi Medan Merdeka Selatan sekitar pukul 11.30 WIB. “Ya beratlah keputusan dari Dirjen Imigrasi. Cuma ya pasti benar karena Humas KPK sudah bicara,” ujarnya di pendopo Balai Kota DKI, Senin (11/4/2016).
Dia menuturkan akan mengikuti semua prosedur hukum, termasuk memenuhi panggilan KPK. Pasalnya, KPK mengatakan akan meminta keterangan Sunny terkait kasus dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta yang menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Mochammad Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podoro Land Tbk. Ariesman Widjaja.
“Inti dari pencegahan ini kan supaya cepat kasih keterangan nanti. Semoga lebih cepat lebih baik,” katanya.
Nama Sunny Tanuwidjaja mencuat di permukaan tak lama setelah KPK menangkap tangan M. Sanusi yang menerima uang sebesar Rp1,14 miliar. Uang tersebut diduga sebagai pelicin untuk mempermudah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara.
Selain Sunny, KPK mencegah Bos PT Agung Sedayu Sugianto Kusuma alias Aguan untuk tidak bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan. Sunny Tanuwidjaja menepis tudingan menjadi perantara antara DPRD DKI dan pengusaha properti. Sunny menjelaskan, posisi dia sebagai staf khusus hanya menghubungkan bila mereka ada urusan dengan Ahok.
“Tapi kalau soal penghubung mereka dengan Pak Gubernur, kadang-kadang iya. Karena mereka kan ingin kasih masukan, sungkan dengan Pak Ahok, atau timing-nya kapan yang tepat. Kadang-kadang via saya, kadang-kadang juga langsung juga,” jelas Sunny.
Sunny menyebut, DPRD DKI Jakarta bahkan sudah kenal lama dengan pengembang properti. Sanusi yang diciduk KPK, dahulu sebelum menjadi DPRD merupakan pengusaha properti. “Paguyuban Reklamasi itu selain berinteraksi dengan tim di Bappeda [Badan Perencanaan Pembangunan Daerah]. Selama proses pembentukan draf dari versi eksekutif, itu biasanya di dalam ada yang namanya konsultan Bappeda,” urai dia.
Menurut Sunny, pihak Bappeda dan konsultan Bappeda berdiskusi dengan Paguyuban dan selalu ada perbedaan pandangan. Mereka juga ingin menyampaikan perbedaan pandangan dari sisi mereka seperti apa pandangannya. “Kadang-kadang mereka langsung ke Pak Gubernur, kadang-kadang juga lewat saya, kenalnya dari situ, interaksinya dari situ,” tutur dia.