Isharyanto (Dok/JIBI/Solopos) Isharyanto (Dok/JIBI/Solopos)
Senin, 11 April 2016 09:00 WIB Kolom Share :

GAGASAN
Panama Papers dan Kejahatan Keuangan

Gagasan Solopos, Sabtu (9/4/2016), ditulis Isharyanto. Penulis adalah Doktor Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Solopos.com, SOLO — Sekitar 11,5 juta dokumen firma hukum Mossack Fonseca yang berisi informasi selama 39 tahun (1967-2015) bocor ke publik. Dokumen yang menghebohkan dunia internasional itu dikumpulkan dan diselidiki 400 wartawan dari 75 negara yang tergabung dalam International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) setahun terakhir.

Ada sekitar 140 nama politikus, termasuk 12 kepala pemerintahan, pekerja seni, dan bintang olahraga yang terindikasi terlibat praktik ”skandal” keuangan rahasia. Dokumen yang bocor itu mengungkapkan kepemilikan offshore oleh pribadi dan perusahaan dari 200 negara lebih.

Kepemilikan ”offshore” artinya kepemilikan yang bersifat anonim. Di Panama, salah satu negara yang dikenal sebagai “surga pajak” (tax haven),  memungkinkan pendirian perusahaan-perusahaan fiktif (lazim dikenal sebagai paper company) untuk menampung dana-dana dalam jumlah besar dan salah satu di antaranya adalah untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil kejahatan dan menghindari kewajiban membayar pajak.

Dalam sistem di Panama, pendirian usaha domestik dibebani pajak. Pendirian dan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh orang asing tidak dikenai pajak. Negara penganut tax haven seperti Panama memberi peluang investor untuk mendapat keuntungan besar dari rendahnya pajak yang diberikan.

Selain itu, investor juga mendapat kesempatan membuat perusahaan dengan tujuan khusus. Perusahaan yang beralamat di sini biasanya hanya menjadi alat untuk menghindari pajak di negara asalnya. Selain itu, di wilayah tax haven juga dapat dilakukan pengelabuan nilai aset, pencucian uang hasil kejahatan, serta pengalihan aset.

Pada 2014 lalu praktik kejahatan penggelapan pajak oleh ratusan perusahaan multinasional yang melibatkan Luksemburg menggemparkan dunia. Praktik itu juga diungkapkan ICIJ yang menduga kuat melibatkan 343 korporasi global sebagaimana dijelaskan dalam 28.000 lembar dokumen rahasia yang dirilis pada 6 November 2014.

Dokumen itu menyebut nama-nama korporasi seperti Pepsi Co., Fedex Corp., Amazon.com, PWC Global, JP Morgan, dan IKEA. Skandal ini membuat murka negara-negara tetangga Luksemburg yang merasa dirugikan karena kehilangan potensi pendapatan pajak akibat praktik ini.

Tokoh kepemimpinan tertinggi Uni Eropa, Jean-Claude Juncker, lantas jadi sasaran utama kemarahan. Sebelum jadi Presiden Komisi Eropa sekarang ini, selama hampir 20 tahun ia menjabat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Luksemburg.

Di luar persangkaan kejahatan individual, penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan global dengan cabang di berbagai negara. Modusnya usang tapi selalu berhasil. Pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) atas logo dan merek kepada perusahaan induk.

Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga pajak penghasilan badan juga turun. Di Indonesia jika tarif tax treaty untuk pajak royalti hanya 10% dan tarif pajak penghasilan badan adalah 25% maka kita kehilangan 15% pajak penghasilan.

Kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan segrup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah.

Ketiga, berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga sangat tinggi. Tingkat suku bunga tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk.

Keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai headquarters) ke negara bertarif pajak tinggi (cost center) seperti Inggris dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (profit center) seperti Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi.

Kelima, menarik dividen lebih besar dengan menyamarkan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Modus terakhir dengan mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir. [Baca selanjutnya: Pencucian Uang]

lowongan pekerjaan
DESIGN GRAFIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) DP Mura…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Gerai Matahari dan Penjualan Kembali ke Fungsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (22/9/2017). Esai ini karya Flo. Kus Sapto W., seorang praktisi pemasaran. Alamat e-mail penulis adalah floptmas@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Berita akan ditutupnya dua gerai Matahari di Pasaraya Manggarai dan Blok M, Jakarta, cukup menarik…