Peserta pawai taaruf Semarak Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah Sukoharjo mengenakan seragam batik carnival, Sabtu (9/4/2016). (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos)
Sabtu, 9 April 2016 14:15 WIB Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos Sukoharjo Share :

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
Pemilihan PDM Sukoharjo Gunakan E-Voting

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo akan dipilih melalui e-voting.

Solopos.com, SUKOHARJO – Kali pertama pemilihan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo dilakukan dengan cara E-voting, Minggu (10/4/2016). E-voting dilakukan di ajang Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Aisyiyah di GOR Assalam, Kartasura, Sukoharjo. Proses e-voting sudah diterapkan sejak tahap penjaringan hingga verifikasi menjadi 39 angggota. Ke-39 kandidat akan dikerucutkan menjadi 11 suara terbanyak di forum Musda tersebut.

Sebelumnya, Sabtu (9/4/2016), ribuan anggota organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah Sukoharjo memadati ruas jalan depan Kantor Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Kartasura. Mereka mengikuti pawai taaruf Gebyar Semarak Musda Muhammadiyah dan Aisyiyah Sukoharjo periode Muktamar ke-47. Tema di Musda kali ini adalah Muhammadiyah Gerakan Pencerahan Menuju Sukoharjo Berkemajuan. Bendera star pawai dikibaskan Ketua PDM Sukoharjo, Guntur Subyantoro.

Rute pawai sekitar 10 kilometer dengan star dan finis di Kantor PCPM Kartasura. Guntur menegaskan, dirinya tak akan maju lagi. Ditegaskannya, dirinya mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. “Jika masih dipercaya oleh kader-kader Muhammadiyah saya tetap di pimpinan daerah tetapi bukan posisi ketua. Saya sudah dua periode menjabat. Sesuai AD/ART sudah tidak diperbolehkan menjabat kali ketiga sehingga berganti kepemimpinan,” ujarnya.

Guntur mengatakan, selain mengenalkan program e-voting, kader Muhammadiyah juga ingin bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo.

“Program yang dirancang Muhammadiyah adalah Beli Sukoharjo. Artinya, produk Sukoharjo dibeli sendiri oleh orang-orang Sukoharjo sehingga rakyat Sukoharjo cepat sejahtera. Saat ini, program beli telah berlaku di Kulonprogo. Kebijakan pemangku kepentingan di Kulonprogo tak mengizinkan pendirian minimarket modern,”ujar dia.

Menurutnya, program Beli Sukoharjo bukan menutup akses pasar luar negeri tetapi menawarkan produk lokal untuk pasar luar. Dia berharap program itu diterapkan di Sukoharjo sehingga potensi lokal bisa berkembang. Menurutnya, pemanfaatan produk lokal bukan alergi modernisasi dan persaingan global.

“Sebagai Ormas yang berorientasi Gerakan Islam dan Dakwah, Muhammadiyah ingin berperan di pengelolaan ekonomi umat. Salah satunya program Beli Sukoharjo sehingga ada pencerahan bagi petani dan rakyat sendiri,” jelasnya.

Pada bagian lain, Guntur menyatakan, Muhammadiyah juga konsen di bidang kesehatan dan pemberdayaan.

“Amal Usaha Muhammadiyah sudah berperan nyata di masyarakat. Kini tinggal ditingkatkan peran dan disinergikan dengan program Pemkab Sukoharjo, di mana Bupati memiliki program tak akan memperpanjang izin minimarket yang berdekatan dengan Pasar Tradisional. Konsep Bupati ideal dan cocok untuk disinergikan dengan program Beli Sukoharjo,”ujar dia.

Sementara itu, semarak Musda berlangsung semarak. Ribuan masyarakat Kartasura tumplek blek di ruas jalan depan Kantor PCPM Kartasura mengikuti pawai taaruf. Tak hanya potensi sekolah yang diturunkan mengikuti pawai tetapi juga batik carnival dan seni budaya Indonesia. Budaya Indonesia terlihat dari keberadaan seorang peserta pawai yang mengenakan adat Papua dengan kotekanya masuk dalam barisan batik carnival.

Salah seorang panitia musyda Muhammadiyah, Eko Budiyatmoko menjelaskan, pawai taaruf menjadi ajang silaturahmi dan promosi bagi amal usaha Muhammadiyah (AUM) kepada masyarakat.

 

LOWONGAN PEKERJAAN
Bagian Legal, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…