SOLOPOS.COM - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). KPK menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap dari PT Agung Podomoro Land dimana suap itu untuk perizinan proyek reklamasi di Pantai Utara dengan barang bukti hasil operasi tangkap tangan uang sebesar Rp 1,14 miliar. (JIBI/Antara Foto/Muhammad Adimaja)
Suap reklamasi Jakarta diwarnai pencekalan terhadap berbagai nama, termasuk Sunny Tanuwidjaja.
Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan pencekalan staf khususnya, Sunny Tanuwidjaja, merupakan hal yang wajar. Menurut Ahok, keterangan Sunny dibutuhkan untuk mengonfirmasi kebenaran pernyataan mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi terkait dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta.
“Pengacara Sanusi kan menuduh kalau Sunny yang mengatur pertemuan dengan Podomoro. Kita lihat saja, apa yang diomongin Sanusi fitnah atau benar gitu loh,” kata Ahok, Jumat (8/4/2016).
Ahok menuturkan, Sunny saat ini tidak lagi berstatus sebagai peneliti lembaga riset Center for Strategic and International Studies (CSIS). Justru, Sunny kini aktif sebagai Direktur Eksekutif Centre for Democracy and Transparancy (CDT).
CDT merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang dibentuk Ahok pada 2007. “Dia jadi Direktur Eksekutif CDT sampai sekarang,” kata Ahok.
Mantan Bupati Belitung tersebut mengatakan telah menyerahkan pengelolaan LSM tersebut kepada koleganya, termasuk Sunny sejak dia terpilih menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. “Saya bilang enggak sempat lagi pegang LSM. Dia lebih cocok karena doktor political science,” ujarnya.
Ahok mengakui, Sunny memiliki kedekatan dengan lingkungan pengusaha, karena merupakan kerabat dekat pendiri Sinar Mas Group, Eka Tjipta Widjaja. Bahkan dia juga dekat dengan bos Rajawali Group, Peter Sondakh. “Dia sepupu menantunya Eka Tjipta. Saya dengar dia kerja di Peter Sondakh sekarang,” imbuh Ahok.
Sejak Kamis (6/4/2016), KPK telah mengeluarkan perintah pencegahan ke luar negeri terhadap Sunny Tanuwidjaja. Pencegahan mantan peneliti CSIS itu diduga terkait dengan kasus suap pembahasan dua Raperda, yakni tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Kasus tersebut menyeret Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, Presiden Direktur Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan anak buahnya Trinanda Prihantoro.