SOLOPOS.COM - PNS baru Pemkab Madiun menerima SK, Selasa (17/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Siswowidodo)
Reformasi birokrasi mendorong rasionalisasi pegawai. Namun, pemerintah tak begitu saja memberhentikan PNS nonsarjana.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, mengatakan pemerintah ingin agar aparatur sipil negara berasal dari sarjana. Namun bukan berarti PNS nonsarjana yang ada saat ini langsung diberhentikan.
Dia mengatakan, sumber daya manusia aparatur harus profesional dan kompeten. “Untuk mengerjakan tugas pemerintah bukan SDM yang banyak tetapi orang yang handal,” katanya, Jumat (8/4/2016).
Meski begitu, lanjut Yuddy, pemerintah tidak akan langsung memberhentikan ASN yang bukan lulusan sarjana. PNS yang dipensiunkan dini merupakan pegawai yang tidak kompeten, tidak berkinerja tidak produktif dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
Yuddy mengatakan, realisasi untuk kebijakan ini akan dilakukan pada 2017 dan sedang disiapkan formulasinya. “Jumlah PNS idealnya 1,5 persen dari jumlah penduduk. Jadi kira-kira hanya 3,5 juta PNS yang bekerja tetapi yang kompeten,” ujar politikus Partai Hanura ini.
Menurutnya, rasionalisasi pegawai ini untuk membangun good and clean governance. Tanpa itu, birokrasi akan sulit berkompetisi dengan negara-negara lain karena kualitas tata kelola pemerintahan yang buruk. “Dengan situasi dan sistem yang buruk tidak mungkin negara kita menjadi daya tarik pelaku ekonomi bisnis baik dalam maupun luar negeri,” kata Yuddy.