Soloraya
Jumat, 8 April 2016 - 16:15 WIB

PENDAMPING DANA DESA : 800 Pendamping Dana Desa di Jateng Ke Jakarta, Ini Tuntutannya

Redaksi Solopos.com  /  Ahmad Mufid Aryono  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi

Pendamping dana desa, ribuan pendamping dana desa akan menggelar aksi damai di Istana Negara.

Solopos.com, SUKOHARJO–Sekitar 803 petugas pendamping dana desa dipastikan berangkat menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (11/4/2016). Mereka bakal menyuarakan aspirasi dengan menggelar aksi damai terkait permasalahan kontrak kerja para pendamping dana desa.

Advertisement

Informasi yang dihimpun Solopos.com, Jumat (8/4/2016), para petugas pendamping dana desa se-Jawa Tengah bakal berkumpul di sekitar Monumen Nasional (Monas). Mereka bakal bergabung dengan petugas pendamping dana desa di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ribuan petugas pendamping dana desa bakal berjalan kaki menuju Istana Negara. Mereka bakal menggelar aksi unjuk rasa tepat di depan Istana Negara.

Koordinator Pendamping Dana Desa Provinsi Jateng, Suyana, mengatakan para pendamping dana desa di setiap kabupaten bakal dikoordinasi masing-masing koordinator wilayah. Sebagian rombongan pendamping dana desa berangkat pada Sabtu (9/4/2016). Sebagian rombongan pendamping dana desa lainnya berangkat pada Minggu (10/4/2016). “Data terakhir jumlah pendamping dana desa yang berangkat ke Jakarta sebanyak 803 orang dari 29 kabupaten. Mungkin jumlahnya bisa bertambah karena masih ada waktu dua hari. Lokasi kumpul aksi di sekitar Monas sekitar pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan melakukan long march menuju Istana Negara,” kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Jumat.

Menurut Suyana, aksi unjuk rasa para pendamping dana desa bakal dilakukan dengan santun, tertib, dan damai. Para pendamping dana desa ingin bertemu langsung Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi maupun unek-unek ihwal kontrak kerja. “Kami hanya sebatas menyampaikan aspirasi, tak ada politisasi dalam aksi pendamping dana desa,” ujar dia.

Advertisement

Aksi unjuk rasa itu berbeda dengan aksi serupa yang dilakukan ratusan pendamping dana desa dari Provinsi Jawa Barat di Istana Negara pada akhir Maret lalu. Kala itu, para pendamping dana desa menuntut transparansi proses perekrutan pendamping dana desa yang dianggap bermasalah.
Sementara aksi unjuk rasa pada Senin menitikberatkan pada permasalahan kontrak kerja para pendamping desa. Menurut dia, mayoritas pendamping dana desa merupakan eks pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan. Mereka bertugas mendampingi berbagai program percepatan pembangunan perdesaan selama bertahun-tahun. Lantaran PNPM Perdesaan dihapus oleh pemerintah pusat maka mereka direkrut untuk melatih dan membina pendamping dana desa yang baru.

Kontrak kerja para eks PNPM Perdesaan hanya dua bulan yakni April-Mei. Sementara kontrak kerja pendamping dana desa yang baru direkrut selama sembilan bulan mulai April-Desember 2016. “Kami tidak ingin dianaktirikan. Status petugas eks PNPM Perdesaan harus sejajar dengan pendamping dana desa yang baru. Intinya, duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Toh, para pendamping dana desa yang baru juga mendukung. Mereka bakal ikut aksi di Jakarta,” tutur dia.

Di sisi lain, Koordinator Pendamping Dana Desa Kabupaten Sukoharjo, Panudi, mengatakan tugas para pendamping dana desa tak hanya mengarahkan dan membimbing perangkat desa (perdes) mengenai dana desa asal pemerintah pusat melainkan berbagai bantuan keuangan seperti Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan keuangan dari Pemprov Jateng. Dia akan berkoordinasi dengan koordinator pendamping dana desa Provinsi Jateng ihwal persiapan mengikuti aksi unjuk rasa di Jakarta.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif