SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi menikmati fajar pertama 2016 di Dermaga Waiwo, Raja Ampat, Jumat (1/1/2016). (Istimewa/@jokowi)
Panama Papers memperkuat dugaan pengemplang pajak. Bahkan, Presiden Jokowi mengaku sudah punya datanya.
Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah meyakini keterbukaan informasi perbankan yang berlaku secara efektif pada 2017-2018 akan berdampak positif bagi negara. Bahkan, di luar laporan Panama Papers yang bikin geger, pemerintah sudah punya data nama-nama yang diduga .
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, rezim Automatic Exchange of Information (AEoI) yang dilancarkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) memberi keuntungan, yaitu terbukanya seluruh data wajib pajak.
“Sebentar lagi ada buka-bukaan soal perbankan, 2017-2018 simpanan siapapun di bank akan dibuka total, meski sudah keduluan Panama Papers,” ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia, Jumat (8/4/2016).
Kepala Negara mengatakan sebelum Panama Papers terkuak, pemerintah telah memiliki satu bendel nama-nama orang kaya yang menyembunyikan harta tanpa membayar pajak.
“Sebelum Panama, saya sudah punya satu bendel nama. Bapak menyimpan di Swiss, saya tahu, Bapak menyimpan di Singapura, saya tahu. Begitu terbuka dunia ini, tapi nanti 2017-2018 akan dibuka. Total!”