SOLOPOS.COM - Aksi Aliansi Rakyat Melawan Penggusuran (ARMP) dengan melarung hasil bumi ke laut sebagai bentuk keprihatinan mereka terhadap keputusan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat, Kamis (7/4/2016). (Yudho Priambodo/JIBI/Harian Jogja)
Hotel pesisir selatan akan dibangun di kawasan Pantai Parangtritis
Harianjogja.com, BANTUL- Adanya rencana penataan kawasan pesisir dengan pembangunan hotel yang akan menggusur bangunan warga membuat Aliansi Rakyat Melawan Penggusuran (ARMP) geram, pasalnya jika memang benar dilakukan penggusuran maka rumah-rumah merekalah yang akan terancam digusur.
Ketua ARMP Watin mengatakan, ia menilai kebijakan pemerintah semakin lama cenderung tidak pro rakyat bahkan keputusannya dinilai seperti mengikuti keputusan pada jaman Belanda ‘kompeni’.
“Silahkan membangun hotel, silahkan melakukan penataan tapi jangan sampai menggusur warga, penataan untuk ekonomi yang lebih baik bukan untuk menyengsarakan warga,” ujarnya, Kamis (7/4/2016).
Aksi anggota ARMP dengan melarung hasil bumi dan berbagai sesaji ini diibaratkan oleh mereka untuk melarung seluruh watak-watak yang tidak baik dari para pemerintah.
“Jangan salah persepsi larungan ini sebagai bentuk keprihatinan kami, kami ibaratkan hasil bumi yang kami larung adalah watak yang tidak benar dari para pemerintah, sehingga watak-watak tersebut akan hilang,”katanya.
Pada dasarnya para anggota ARMP yang terdiri dari 70 kepala keluarga di wilayah Parangtritis tidak menolak adanya pembangunan hotel, dengan catatan hotel-hotel tersebut dibangun di wilayah yang jauh dari pemukiman warga, atau menggunakan tanah yang tidak produktif atau tidak berfungsi.
“Itu kan ada lahan kosong [bekas terminal bus lama], kenapa harus menggunankan lahan warga yang sudah memiliki tingkat produktivitas tinggi,” ujarnya.
Lahan yang akan digusur pemerintah menurut warga adalah lahan yang saat ini memiliki produktivitas ekonomi tinggi bagi warga, jika dilakukan penggusuran maka secara tidak langsung pemerintah juga mematikan aktivitas ekonomi warga sekitar.
“Jadi itu yang membuat kami menilai keputusan pemerintah tidak pro rakyat, lahan yang sudah produktif malah digusur sementara lahan yang tidak produktif malah dibiarkan saja, ya kalau nanti pembangunan hotel itu berhasil jika gagal dan tidak sesuai harapan kan jelas merugikan warga berkali-kali lipat,” tegasnya.
Watin menambahkan pihaknya akan terus menunggu komunikasi dari pemerintah, menurutnya apapun yang menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) nanti harus selalu atas dasar ‘urun rembug’ dari warga.
“Harapannya pemerintah itu selalu melakukan rembug dengan warga, jika memang benar penataan kawasan pesisir untuk meningkatkan ekonomi warga seharusnya kepentingan kami yang lebih diutamakan, bukan kepentingan dari para investor itu,” papar Watin.