Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi berjalan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (2/4/2016). KPK menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka penerima suap dari PT Agung Podomoro Land dimana suap itu untuk perizinan proyek reklamasi di Pantai Utara dengan barang bukti hasil operasi tangkap tangan uang sebesar Rp 1,14 miliar. (JIBI/Antara Foto/Muhammad Adimaja)
Kamis, 7 April 2016 21:30 WIB Feni Freycinetia/JIBI/Bisnis Hukum Share :

SUAP REKLAMASI JAKARTA
Sunny Tanuwidjaja Dicekal, Ahok: Terserah KPK

Suap reklamasi Jakarta membuat nama Sunny Tanuwidjaja disebut-sebut dan kini dicekal KPK.

Solopos.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Sunny Tanuwidjaja.

“Iya saya sudah dengar [pencegahan Sunny ke luar negeri]. Ya, saya pikir terserah KPK [menentukan waktunya] untuk panggil atau gimana,” ujarnya di Balai Kota DKI, Kamis (7/4/2016).

Menurutnya, nama Sunny mencuat lantaran disebut-sebut oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Mochammad Sanusi, tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan dua raperda. Kedua raperda itu adalah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Ahok bercerita pertemuan pertama dengan Sunny terjadi pada 2009. Saat itu, Sunny meminta Ahok untuk menjadi objek penelitiannya dalam menyelesaikan gelar doktoral (S3) di Universitas Illinois, Amerika Serikat.

Lebih lanjut, menampik Sunny, yang pernah bergabung dengan lembaga riset Centre for Strategic and International Studeis (CSIS) tersebut memang dekat dengan kalangan pengusaha dan anggota DPRD DKI Jakarta. Tak lagi aktif di CSIS, Ahok membeberkan saat ini Sunny bekerja untuk bos Grup Rajawali Peter Sodakh.

Bukan itu saja, Ahok juga sering mengajak Sunny jika dirinya bertemu dengan para petinggi partai politik, misalnya Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. “Saya ajak dia pas ketemu Surya Paloh. Dia juga saya ajak pas ke acara [peluncuran buku] Bu Mega. Pas mau masuk ke ruangan, Bu Mega melarang dia masuk jadi saya ngobrol berdua. Si Sunny sama Lippo juga deket,” imbuhnya.

Meski demikian, dia menegaskan Sunny tidak pernah memengaruhi dirinya dalam menentukan kebijakan di DKI Jakarta. Ahok juga tak mengetahui apakah Sunny melakukan lobi khusus terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta. Menurutnya, status Sunny hanya mengamati semua pergerakan politik yang terjadi di Balai Kota DKI.

“Dia hanya memonitor. Saya enggak tahu apa dia khianati saya. Kalau lihat tampangnya sih enggak,” kata Ahok.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…