Ilustrasi SPPT PBB (JIBI/Solopos/Dok.) Ilustrasi SPPT PBB (JIBI/Solopos/Dok.)
Kamis, 7 April 2016 07:40 WIB Abdul Hamid Razak/JIBI/Harian Jogja Sleman Share :

PERPAJAKAN
Amankan Pajak, Kawil DJP DIY Gandeng Intelijen

Kerjasama DJP DIY dengan BIN Daerah (BINDA) DIY untuk mengamankan penerimaan pajak 2016.

 
Solopos.com, SLEMAN- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengamankan pemerimaan pajak tahun ini. Termasuk mengumpulkan data dan Informasi terhadap wajib pajak (WP) nakal.

Kepala Kantor Wilayah DJP DIY Rudy Gunawan Bastari mengatakan, kerjasama DJP DIY dengan BIN Daerah (BINDA) DIY untuk mengamankan penerimaan pajak 2016. Selain melakukan operasi intelijen gabungan, kerjasama kedua lembaga juga untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap WP yang terindikasi melakukan penggelapan pajak.
Data terkait WP nakal ini terkadang tidak dapat diakses oleh DJP terkait kerahasiaan suatu lembaga. Tetapi jika BIN yang meminta maka ganjalan terkait kebutuhan informasi dapat teratasi. “Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap penerimaan pajak aman. Wujud kerjasamanya bisa pemberian informasi deteksi dini, dukungan teknis, data dan informasi intelijen di bidang ekonomi, dan koordinasi bersama dengan institusi atau pihak lainnya,” ujar Rudy, Rabu (6/4/2016).

Dijelaskan Rudy, tahun ini target penerimaan pajak DJP DIY sebesar Rp5.4 triliun. Selain melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, pihaknya juga melakukan penegakan hukum terhadap WP yang terindikasi nakal. “Penerimaan pajak Kanwil DJP DIY per 31 Maret 2016 lalu mencapai Rp704 miliar atau 12,88 persen dari target Rp5,4 triliun,” terangnya.

Sekadar diketahui, pada 16 Maret 2016 Penyidik (PPNS) Kanwil DJP DIY menyerahkan tiga WP yang diindikasi melakukan penggelapan pajak ke Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Salah satunya, HS salah seorang pengusaha usaha di Sleman yang pada 2009 dan 2010 melaporkan surat pemberitahuan pajaknya secara tidak benar. Bahkan, HS diindikasi juga memungut PPN namun tidak disetor ke Negara.

Akibat perbuatan HS tersebut merugikan pendapatan Negara kurang lebih Rp330 juta. HS diancam hukuman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. HS juga terancam denda paling paling rendah dua kali jumlah kerugian pajak dan paling tinggi empat kali jumlah kerugian pajak yang dilakukan. “Hari ini (kemarin), HS disidang,” kata Kepala Pelayanan, Penyuluhan dan Humas Kanwil DJP DIY, Ayu Norita Wuryansari.

Dia menambahkan, tindakan yang dilakukan DJP DIY tersebut merupakan law enforcement dan pembelajaran bagi WP untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. “Upaya penegakan hukum terhadap WP yang telah melanggar ketentuan perpajakan akan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP. Kami berharap setelah ini WP di DIY menjadi taat dan patuh terhadap aturan yang ada,” harapnya.

lowongan pekerjaan
ERA PLATINUM SOLO, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JL CPT Taft GT4x4’94,Body Kaleng,Ori,Asli KLATEN:081391294151 (A00593092017) “…
  • LOWONGAN CARI PTIMER 2-4 Jam/Hari Sbg Konsltn&SPV Bid.Kshtn All Bckgrnd Smua Jursn.Hub:0811.26…
  • RUMAH DIJUAL Jual TNH&BGN HM 200m2,LD:8m,Strategis,Makamhaji,H:08179455608 (A00280092017) RMH LT13…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Arsip dan Tertib Administrasi Desa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (15/9/2017). Esai ini karya Romi Febriyanto Saputro yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pembinaan Arsip dan Perpustakaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sragen. Alamat e-mail penulis adalah romifebri@gmail.com. Solopos.com, SOLO–UU No. 43/2007 tentang Kearsipan…