SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/SOLOPOS/Triyono)
AMJ Bupati Sragen, angka kematian ibu dan bayi tinggi menjadi sorotan legislator Sragen.
Solopos.com, SRAGEN–Tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi atau balita (AKB) pada 2015 menjadi sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) pada rapat paripurna di Gedung DPRD Sragen, Rabu (6/4/2016). Tingginya AKI dan AKB itu tidak sebanding dengan alokasi anggaran untuk bidang kesehatan yang mencapai Rp206,74 miliar.
Rapat paripurna itu mengagendakan pandangan umum fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Akhir 2015 dan LKPj Bupati Akhir Masa Jabatan 2011-2016. Juru bicara FPKS, Haryanto, mengatakan anggaran urusan kesehatan di 2015 mencapai Rp206,74 miliar untuk peningkatan kesehatan masyarakat.
Dia menilai anggaran yang fantastis itu ternyata belum mampu menurunkian AKI dan AKB. Haryanto menyebut AKI 2014 sebesar 86,407 per 100.000 kelahiran menjadi 108,42 per 100.000 kelahiran atau meningkat 22,013 per 100.000 kelahiran. Haryanto juga menyampaikan angka kematian bayi di Sragen pada 2014 7,78 per 1.000 kelahiran menjadi 9,32 per 1.000 kelahiran pada 2015. Demikian pula angka kematian balita pada 2014 sebesar 8,84 per 1.000 kelahiran menjadi 10,69 per 1.000 kelahiran pada 2015.
Anggota FPKS DPRD Sragen, Aris Surawan, saat ditemui Solopos.com seusai rapat paripurna, menyampaikan fakta tersebut menunjukkan alokasi anggaran pada urusan kesehatan tak berbanding lurus dengan penekanan AKI dan AKB. Padahal AKI dan AKB merupakan indikator untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Aris menduga ada indikasi penyuluhan dan pendampingan terhadap ibu dan bayi belum dilaksanakan secara efektif.
“Bagaimana kinerja Dinas Kesehatan yang memiliki kader-kader posyandu di tingkat desa? Peran puskesmas pun patut dipertanyakan dalam menekan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Saya minta DKK memiliki formula agar penyuluhan dan pendampingan terhadap ibu, bayi, dan balita di Sragen lebih efektif sehingga berdampak pada rendahnya AKI dan AKB,” harap Aris yang juga seorang dokter itu.
Dia meminta program pendampingan DKK dan puskesmas tidak berhenti pada kunjungan tetapi ada tindak lanjut yang berkesinambungan utamanya bagi ibu, bayi, dan balito yang berisiko tinggi terhadap kematian. Aris mencatat ada tujuh kasus ibu yang meninggal dunia karena pre-eklamsi, atau suatu kondisi medis yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kandungan protein dalam urine meningkat.
Bupati Sragen Agus Fatchur Rahman dalam LKPj Akhir Masa Jabatan 2015 buku I halaman 7 menyampaikan masih ada delapan kasus kematian ibu yang disebabkan infeksi sebanyak tiga orang, pendarahan sebanyak dua orang, hiperemesis sebanyak satu orang, jantung sebanyak satu orang, paralisis sebanyak satu orang. Kasus kematian ibu itu, kata Bupati, terjadi bukan pada pelayanan dasar melainkan pada pelayanan rujukan tingkat II dan III.
“Upaya penurunan AKI dan AKB dilaksanakan lewat Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta penyuluhan oleh tenaga kesehatan di tingkat desa hingga kabupaten,” kata dia.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kebupaten (DKK) Sragen, Hargiyanto, kematian ibu, bayi, dan balita itu terjadi di rumah sakit. Dia membantah tudingan Aris Surawan bila penyuluhan dan sosialisasi yang dilaksanakan DKK tidak efektif. Dia menyatakan penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan secara maksimal. Risiko kematian terhadap ibu itu, kata dia, pada penderita penyakit, seperti jantung.
“Kadang-kadang pasien enggan atau menolak ketika dirujuk ke rumah sakit. Orang disuruh berobat saja tidak mau. Di sisi lain, kondisi yang tidak memungkinkan. Ketika seorang ibu penderita jantung yang hendak melahirkan tidak memungkinkan untuk dirujuk ke RS. Banyak kondisi yang terjadi di lapangan di luar kemampuan kami. Yang jelas, kendati ada peningkatan jumlah, posisi Sragen untuk AKI dan AKB masih diurutan ke-20 di Jawa Tengah,” ujar Hargiyanto.