SOLOPOS.COM - Salah satu penerjemah bahasa isyarat mengalihbahasakan materi seminar yang dipaparkan pemateri kepada penyandang disabilitas tuan rungu di Dinsosnakertrans Kulonprogo, Rabu (6/4/2016). (Sekar Langit Nariswari/JIBI/Harian Jogja)
Megaproyek Kulonprogo bisa merekrut penyandang disabilitas untuk sektor informal
Harianjogja.com, KULONPROGO- Perda Perlindungan Penyandang Disabilitas menjamin kesempatan kerja di sektor-sektor formal yang akan tersedia terkait dengan sejumlah mega proyek yang ada di Kulonprogo.
Meski demikian, hal ini dirasa masih akan sulit terealisasi karena latar belakang pendidikan penyandang disabilitas yang seringkali masih kurang memadai.
Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati menyatakan bahwa pemkab Kulonprogo akan membantu para penyandang disabilitas untuk ikut terserap sebagai tenaga kerja di sejumlah mega proyek yang ada di Kulonprogo.
Lapangan kerja yang tersedia bagi para penyandang disabilitas ini pun diharapkan tak hanya sekedar di sektor informal namun juga sektar formal.
“Nanti pemerintah akan menngingatkan bahwa tenaga kerja disabilitas juga harus ikut terserap,”ujarnya seusai Seminar Implemetasi Perda Disabilitas di Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Dinsosnakertrans) pada Rabu (6/4/2016).
Terlebih lagi, dalam Perda Disabilitas Pasal 21 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pemkab memfasilitasi pemenuhan kuota minimal 1% tenaga kerja bagi penyandang disabilitas pada perusahaan menggunakan tenaga kerja minimal 100 orang.
Meski demikian, Akhir menyebutkan bahwa perekrutan ini juga disesuaikan dengan kualifikasi dan kompetensi SDM terkait. Namun, ia menjelaskan bahwa pasti ada ruang yang bisa menampung tenaga kerja dari kaum disabilitas baik yang sifatnya teknis maupun administratif.
Pasalnya, kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas juga setara dan tidak menutup kemungkinan lebih baik dari non penyandang disabilitas.