Rabu, 6 April 2016 17:55 WIB Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja Peristiwa Share :

TERORISME
Polisi Didesak Buka Informasi Kematian Siyono

Terorisme menjadi masalah yang masih diperdebatkan di Indonesia

Solopos.com, JOGJA-Komisi Informasi DIY mendesak Mabes Polri membuka informasi kematian terduga teroris Siyono dalam proses pemeriksaan oleh Datasemen Khusus 88 Antiteror.

“Informasi ini bagian dari hak warga negara untuk memperoleh keadilan dan menguji tindakan aparat apakah sesuai prosedur hukum, sekaligus untuk mengawasi agar aparat tidak lagi sewenang-wenang,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi DIY, Dewi Amanatun Suryani dalam rilisnya yang diterima Solopos.com, Rabu (6/4).

Dewi mengatakan dari hasil otopsi yang dilakukan Ormas Muhammadiyah dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terungkap bahwa terdapat patah tulang di bagian dada. Karena itu polisi wajib membuka informasi penyebab kematian Siyono.

Menurut Dewi kewajiban polisi membuka informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemohon informasi, kata Dewi, berhak mengetahui keputusan Badan Publik (Kepolisian) disertai alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Oleh karena itu Kepolisian harus menjelaskan prosedur penangkapan Siyono secara  akurat, benar dan tidak menyesatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU KIP. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian dan menjaga kewibawaan Kepolisian dalam menjalankan Undang-Undang.

Dewi berujar, hasil autopsi memang merupakan informasi yang hanya dapat dibuka sebagian. “Tapi pihak keluarga Siyono berhak mengetahuinya,” kata dia.

Dewi mengatakan sesuai pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 UU KIP, setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, seperti informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.

Menurutnya, dengan terungkapnya kasus Siyono, sesungguhnya akses informasi terkait hukum merupakan hak asasi yang mendapat perlindungan.

“Kejadian terhadap Siyono menjadi pembelajaran bagi Badan Publik kepolisian dan aparat penegak hukum untuk tidak melakukan tindakan diluar batas kewenangannya,” ujar Dewi.

Siyono, 33, warga Dukuh Brengkungan RT 11/ RW 05 Desa Pogungn Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ditangkap Tim Densus 88 Antiteror pada Selasa (8/3/2016) lalu seusai melaksanakan salat Maghrib di Masjid yang tak jauh dari rumahnya.

Tiga hari pascapenangkapan Siyono dikabarkan tewas. Densus 88 Antiteror beralasan tewasnya Siyono karena melawan petugas saat akan dibawa untuk melakukan olah Tempat Kejadia Perkara (TKP). Namun pihak keluarga tidak mempercayainya.

Bahkan Suratmi, isteri Siyono menolak menandatangani berita acara saat penyerahan jenazah suaminya. Uang dua gepok yang diberikan sebagai tanda kerahiman pun ia serahkan ke Ormas Muhammadiyah, beberapa waktu lalu.

lowongan pekerjaan
SPG COUNTER BATIK & SALES COUNTER CAR RENTAL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Leave a Reply


Iklan Cespleng
  • MOBIL DIJUAL JUAL DAIHATSU Terios’09 TX AD-Solo,NomerCantik,An/Sendiri,Istimewa,Harga Nego,Hub:08…
  • LOWONGAN CR SALES Konveksi,Wanita,Usia 24-38Th,Gaji Pokok+Uang Makan+Bensin+Bonus.Hub:DHM 082134235…
  • RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Sederhana,Jl,Perintis Kemerdekann No.50(Utara Ps.Kabangan)L:12×7 Hub:081…
Lihat Semua Iklan baris!

Kolom

GAGASAN
Ayo Sowan Simbah

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (14/9/2017). Esai ini karya Joko Setiyono, pustakawan di Institut Seni Indonesia (ISI) Solo. Alamat e-mail penulis adalah jjoko@gmail.com. Solopos.com, SOLO¬†— Banyak orang tidak tahu 14 September bagi bangsa Indonesia merupakan Hari Kunjung Perpustakaan….