SOLOPOS.COM - Para warga melakukan tandatangan di spanduk bertuliskan “Ayo Pindah Pusat Pemerintahan Kemari, SERASI Smart City” di Jembatan Biru, Semurup, Asinan, Tuntang, Minggu (3/4/2016). Aksi ini digelar sebagai desakan pada Pemkab Semarang agar segera membangun smart city sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan yang baru. (Imam Yuda Saputra/JIBI/Semarangpos.com)
Ibu Kota Kabupaten Semarang, desakan untuk segera dipindah dilontarkan ratusan warga yang berada di wilayah Tuntang melalui aksi di Jembatan Biru.
Semarangpos.com, UNGARAN – Wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang mendirikan smart city mendapat respons positif dari ratusan warga Semurup, Desa Asinan, Kecamatan Tuntang. Mereka setuju Pemkab Semarang membuat smart city yang berfungsi sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Semarang.
Dukungan warga ini dibuktikan lewat tandatangan di atas spanduk berukuran 2×4 meter yang bertuliskan “Ayo Pindah Pusat Pemerintahan Kemari, SERASI Smart City”. Acara penandatanganan ini dilakukan warga di sela-sela pembagian beras gratis dari Pemkab Semarang di Jembatan Biru, Semurup, Asinan, Tuntang, Minggu (3/4/2016) pagi.
“Kami setuju jika pusat pemerintahan segera dipindah. Kami berharap bisa secepatnya. Sekarang saja banyak warga yang sudah mengeluhkan kalau mengurus apa-apa [administrasi dan kependudukan] jaraknya jauh,” ujar salah satu warga yang juga merupakan anggota Karang Taruna Semurup, Agus Susanto, kepada wartawan di sela-sela acara, Minggu.
Wacana pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang ini memang sempat mencuat beberapa waktu lalu. Kondisi ini tak lain karena banyaknya warga terutama yang di daerah pinggiran, seperti Susukan, Kaliwungu, Pabelan, Tengaran, Tuntang, menginginkan pusat pemerintahan maupun ibu kota kabupaten itu pindah ke lokasi yang lebih dekat dari tempat mereka tinggal.
Ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Semarang yang selama ini berada di Ungaran dianggap terlalu jauh. Desakan warga ini bahkan sempat memunculkan wacana pemekaran dengan bergabung ke Kota Salatiga, yang pusat pemerintahannya lebih dekat dengan daerah mereka tinggal daripada dengan Ungaran.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Semarang dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Nafis Munandar, siap mengakomodasi permintaan warga itu. Ia berjanji akan mengusahakan pembangunan smart city bisa terealisasi secepatnya.
“Makanya, kita perlu bangun smart city secepatnya. Bukan ke pindah ibu kota, tapi lebih ke pindah pusat pemerintahan. Rencana ini sebenarnya sudah masuk ke prolegda dan kami akan usahakan raperda serta perda bisa turun tahun ini. Kalau demikian, pembangunannya bisa digeber tahun depan,” tutur Nafis.
Nafis mengaku konsep smart city nanti tidak hanya mencakup pusat pemerintahan. Namun, sebisa mungkin di kawasan smart city itu juga ada pusat pendidikan, keagamanan dan juga keramaian.
Meski demikian, hingga saat ini lokasi manakah yang akan digunakan sebagai smart city masih belum diputuskan. Beberapa pilihan lokasi memang sudah masuk ke ranah DPRD, salah satunya yakni perkebunan milik PTP IX di Bawen.
“Untuk membuat smart city kita butuh lahan seluas 100 hektar. Satu-satunya lokasi yang memenuhi kriteria itu ya PTP IX,” . Tapi, kalau mau menggunakan lahan itu, kita harus mengurus perizinan ke pihak Kementerian lebih dulu,” imbuh Nafis.