SOLOPOS.COM - Siswa SMAN 2 Salatiga tengah mengikuti ujian nasional (UN) 2016, Senin (4/4/2016). Pelaksanaan UN 2016 di SMAN 2 Salatiga digelar dengan menggunakan metode ujian nasional berbasis komputer (UNBK). (Imam Yudha S/JIBI/Semarangpos.com)
Ujian nasional 2016 beberapa sekolah di SMP dan SMA di Jawa Tengah telah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Semarangpos.com, SEMARANG – Memasuki hari kedua, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) atau computer based test (CBT) di Jawa Tengah, Selasa (5/4/2016), berjalan lancar.
Hasil pantauan anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah (Jateng) di beberapa sekolah yang mengadakan UNKB, tidak menemukan adanya kendala, termasuk kebocoran soal.
”Sejauh ini, pelaksanaan UNBK di sekolah menengah atas [SMP] dan sekolah menengah atas [SMA] sederajat di Jateng berjalan baik,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng Karsono seusai meninjau pelaksanaan UNBK di Kendal dan Kudus, Selasa (5/4/2016).
”Sejauh ini, pelaksanaan UNBK di sekolah menengah atas [SMP] dan sekolah menengah atas [SMA] sederajat di Jateng berjalan baik,” kata anggota Komisi E DPRD Jateng Karsono seusai meninjau pelaksanaan UNBK di Kendal dan Kudus, Selasa (5/4/2016).
Anggota Komisi E DPRD Jateng melakukan peninjauan pelaksanaan UNBK di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Kendal, Madrasah Aliyah (MA) Nahdlatul Ulama Al Maruf, Kudus dan MA Negeri Kudus.
Seperti diketahui, pelaksanaan UNBK di Jateng dilaksanakan di 87 sekolah, terdiri dari 70 SMK, 10 SMA, dan 7 SMP. Belum semua sekolah menerapkan UNBK karena kendala dukungan teknologi ketersediaan komputer dan server.
“Kami mengapresiasi pelaksanaan ujian nasional berbasis UNBK. Ke depan harus ada peningkatan kesiapan sekolah yang menyelenggarakan UNBK, baik dari proktor, teknisi dan pengawas,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menambahkan perlunya ada target pencapaian program UNBK, agar menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan di daerah.
Pasalnya, sambung Karsono, sebuah program dibuat tentunya ada target pencapaian pada tahun tertentu sebagai rencana strategis dari pemerintah. ”Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat untuk menargetkan penyelenggaraan UNBK merata di seluruh sekolah di Indonesia,” bebernya.
Karsono menambahkan terobosan sistem UNBK memiliki banyak kelebihan antara lain mampu menekan potensi kebocoran soal, menekan penggunaan kertas, mengurangi kerusakan pada lembar jawaban komputer.
Di samping itu peserta ujian lebih mudah mengerjakan, meningkatkan budaya melek teknologi informatika, menghemat anggaran seperti percetakan soal, pengamanan soal, pendistribusian soal, dan biaya operasional lain.
”Jika penyelenggaran UNBK dianggap sebagai solusi, maka perlu ada dukungan pengadaan perangkat komputer dari pemerintah daerah. Serta memaksimalkan pengawasan ke sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UNBK jangan sampai ada pungutan dalam pengadaan computer,” harapnya.
Anggota Komisi E lainnya, Muh Zen Adv mengatakan permasalahan pengadaan komputer masih menjadi kendalan utama dalam pelaksanaan UNBK sekolah di daerah.
”Banyak sekolah di daerah yang mundur untuk melaksanakan UNBK karena belum memiliki jumlah komputer yang cukup. Ke depan pemerintah perlu pengadaan komputer,” ujar politisi PKB ini.