SOLOPOS.COM - Ilustrasi lahan tujuan transmigrasi (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Program pemerintah transmigrasi diminati puluhan keluarga di Solo.
Solopos.com, SOLO — Sebanyak 70 keluarga di Kota Bengawan masuk daftar antrean diikutsertakan dalam program transmigrasi ke luar Jawa. Tahun ini, delapan keluarga akan diberangkatkan transmigrasi ke Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan akhir April mendatang.
Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakerstrans) Solo Sumartono Kardjo mengatakan setiap tahunnya Solo hanya menerima jatah 10 keluarga yang akan diberangkatkan transmigrasi ke luar Jawa. Padahal secara keseluruhan jumlah keluarga yang masuk daftar antrean calon transmigrasi mencapai 70-an keluarga. Mereka menunggu panggilan berikutnya untuk ikut transmigrasi.
“Animo warga yang ingin transmigrasi memang tinggi. Ada 70-an keluarga sebenarnya sudah siap berangkat. Tapi tahun ini yang akan diberangkatkan hanya delapan keluarga,” katanya ketika dijumpai wartawan di Balai Kota, Senin (4/4/2016).
Sumartono mengatakan pemberangkatan delapan keluarga ke Takalar pada April nanti merupakan program transmigrasi tahun lalu. Program tersebut tertunda lantaran ketidaksiapan sarana dan prasarana di daerah tujuan tersebut. Sehingga program transmigrasi baru bisa dilaksanakan tahun ini, dengan konsekuensi kehilangan kuota baru.
“Jadi jatah tahun ini tidak dapat, kami hanya akan memberangkatkan delapan keluarga yang tertunda di tahun lalu,” tuturnya.
Lebih lanjut Sumartono mengatakan di Kabupaten Takalar, para transmigran akan menjadi petani rumput laut. Mereka akan menerima uang saku Rp5 juta per keluarga dari Pemkot, serta dibekali peralatan bertani. Sementara dari Pemerintah Pusat, para transmigran akan mendapatkan jaminan hidup (jadup).
Besaran jadup tersebut nanti ditetapkan langsung Pemerintah Pusat.
“Calon transmigran yang diberangkatkan nanti akan diseleksi. Sebelumnya kami memaparkan dulu kondisi daerah yang akan dituju, jadi mereka [calon transmigran] apakah berminat atau tidak,” katanya.
Saat ini, Sumartono mengatakan ada tiga keluarga asal Solo pulang paksa dari daerah transmigrasi di Tanah Toraja, Sulawesi. Mereka nekat pulang ke Solo karena sampai sekarang belum memperoleh sertifikat hak atas tanah yang mereka tempati sesuai yang dijanjikan dulu.
Dari informasi yang diterimanya, saat pemberangkatan transmigran lima tahun silam, mereka dijanjikan sertifikat tanah. Sertifikat akan diberikan setelah lima tahun menghuni kawasan transmigrasi. Namun nyatanya sertifikat belum juga diterbitkan. “Kami tidak tahu persis akar persoalan hingga sertifikat tanah transmigrasi itu belum juga terbit,” ujar Sumartono.
Selama ini, Sumartono mengatakan Pemkot hanya berkewajiban memberangkatkan transmigran sesuai kuota yang diperoleh. Sedangkan penyediaan fasilitas lahan beserta legalitasnya, perumahan, serta sarana pendukung lain ditangani daerah setempat.