SOLOPOS.COM - Pendapa Pemkab Boyolali di Kemiri (Tri Rahayu/JIBI/Solopos)
Perangkat desa Boyolali, pengisian perangkat desa di Boyolali menyangkut camat sebagai pemberi rekomendasi perangkat desa.
Solopos.com, BOYOLALI–Sejumlah camat di Boyolali memilih acuh tak acuh dengan maraknya isu calo perangkat desa yang saat ini mulai ramai diperbincangkan masyarakat menjelang agenda pengisian perangkat desa.
Meskipun posisi camat dinilai paling disorot dan berpotensi bermain dalam pengisian perangkat desa, mengingat posisinya cukup strategis dalam memberikan rekomendasi akhir, namun beberapa camat menganggap sorotan itu adalah wajar.
“Sudah biasa, camat itu sasaran paling empuk,” kata Camat Simo, Nugroho, saat berbincang dengan Solopos.com, Selasa (5/4/2016).
Sama halnya disampaikan Camat Mojosongo, Hendrayanto B.L.. “Ya kabarnya begitu [calo perangkat desa]. Malah katanya camat ikut-ikutan. Ya ben waelah, terserah. Yang jelas kami harus menghormati aturan. Memang UU mengamanatkan begitu [camat memberi rekomendasi akhir]. Sebenarnya kalau hanya ditawari ya ndak mau. Sepahit apa pun amanat undang-undang, sepanjang tidak melanggar, kami tidak akan hiraukan yang namanya calo,” papar dia.
Dia meminta warganya yang ingin mengikuti seleksi ujian perangkat desa untuk tidak percaya calo dan tidak tergiur memakai jasa calo.
Camat Klego, Mustaqim, mengakui agenda pengisian perangkat menjadi isu hangat saat ini di desa-desa. Dia siap untuk transparan dalam agenda pengisian perangkat desa tahun ini. “Dasar kami memberikan rekomendasi adalah nilai tertinggi. Jadi setelah penyaringan oleh tim seleksi, calon yang mendapatkan nilai tertinggi yang akan kami rekomendasikan, bukan yang bayar paling banyak. Kami siap transparan untuk masalah nilai ini,” kata Mustaqim.
Seperti diketahui, agenda pengisian perangkat desa tahun ini kian dekat. Calo perangkat desa pun mulai gentayangan. Warga yang berminat menjadi perangkat dijanjikan bisa diterima sebagai perangkat desa asalkan bersedia membayar dana hingga Rp200 juta.
Kabag Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Boyolali, Arief Wardianta, menganggap wajar peredaran calo menjelang perekrutan perangkat desa. Namun dia mengimbau agar warga tidak tergiur jasa calo. “Ikuti seleksi sesuai prosedur saja.”
Para camat hingga saat ini belum menyosialisasikan secara menyeluruh agenda seleksi perangkat desa karena masih menunggu terbitnya peraturan bupati yang merupakan penjabaran teknis dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.
“Kami juga harus sosialisasi dulu aturan tentang satuan organisasi tata kerja (SOTK) pemerintahan desa yang baru. Masing-masing desa juga harus menyusun ranperdes tentang SOTK. Setelah itu penataan baru kemudian pengangkatan,” imbuh Hendrayanto.
SOTK desa akan disesuaikan dengan kemampuan desa. Ada tiga kategori desa untuk menentukan SOTK, yakni desa swasembada akan diisi 3 kasi dan 3 kaur, desa swakarya dengan 3 kasi dan 2 kaur, serta desa swadaya dengan 2 kasi dan 2 kaur.