Logo KPI (JIBI/Dok) Logo KPI (JIBI/Dok)
Senin, 4 April 2016 02:10 WIB Lili Sunardi/JIBI/Bisnis Hukum Share :

SANKSI KPI
KPI Usulkan Sanksi Denda di Perubahan UU Penyiaran

Sanksi KPI yang selama ini hanya berupa peringatan diusulkan ditambah dengan sanksi denda. 

Solopos.com, JAKARTA — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusulkan sanksi denda administratif kepada lembaga penyiaran dan pengisi acara dalam revisi Undang-Undang Penyiaran.

Pada Rapat Koordinasi Nasional 2016 tersebut, KPI menetapkan berbagai usulan yang akan dibawa kepada Pemerintah. Salah satunya terkait perubahan UU Penyiaran yang akan dilakukan untuk memperbaiki regulasi yang ada saat ini.

“Terkait perubahan UU Penyiaran, KPI mengusulkan sanksi denda administratif kepada lembaga penyiaran, pengisi acara juga dapat dikenakan sanksi denda administratif dan larangan tampil,” isi rekomendasi resmi Rakornas KPI seperti dikutip dari laman resminya, Minggu (3/4/2016).

Dalam rekomendasi itu, KPI juga mengusulkan pemberian sanksi minimal penghentian sementara bagi program siaran yang melanggar aturan terkait bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan dalam perubahan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siar.

Selain itu, KPI juga meminta agar dibuat aturan dengan muatan sanksi terhadap lembaga penyiaran stasiun TV berjaringan yang tidak mematuhi muatan konten lokal 10%.

Seperti diketahui, selama ini KPI hanya dapat memberikan teguran kepada program siaran yang dianggap tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siar.

Cukup banyak program siaran yang mendapat teguran, seperti tayangan program Dahsyat terkait pernyataan Zaskia Gotik dalam acara tersebut yang dianggap melecehkan lambang negara.

Dalam surat teguran yang ditandatangani Ketua KPI Judhariksawan pada Kamis (17/3/2016), pernyataan penyanyi dangdut Zaskia Gotik yang menyebut proklamasi jatuh setelah azan subuh pada 32 Agustus, dan lambang sila kelima adalah “Bebek Nungging” telah melecehkan kehormatan negara.

 

LOWONGAN PEKERJAAN
FORTUNA STEEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Solusi Kemanusiaan untuk Jerusalem

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (13/12/2017). Esai ini karya Mudhofir Abdullah, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah mudhofir1527@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pernyataan sepihak Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang…