SOLOPOS.COM - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menabur bungi di makam Siyono, warga Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Cawas, Rabu (30/3/2016). PP Muhammadiyah siap melakukan advokasi terhadap istri Siyono, Suratmi, beserta keluarganya. (Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos)
Penggerebekan Densus 88 di Cawas, Klaten, yang berujung kematian Siyono, menjadi isu besar. PP Muhammadiyah menemui Kapolri pascaautopsi.
Solopos.com, JAKARTA — Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menemui Kapolri Badrodin Haiti terkait kasus kematian Siyono, terduga teroris asal Cawas, Klaten, yang meninggal saat ditahan aparat Densus 88. Mereka menjelaskan keterlibatan mereka dalam mengusut kematian Siyono.
Seusai menemui Kapolri, Ketua umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menuturkan bahwa tim advokasi PP Muhammadiyah juga turut menangani kejanggalan dalam kasus tersebut.
“Menyangkut kasus Siyono, termasuk pemberantasan terorisme itu tugas kepolisian dan kami menghormati. Muhamadiyah cuma sebatas melakukan tugas-tugas kemanusiaan termasuk menyantuni orang yang merasa punya masalah. Dan aspek advokasi hukum itu juga termasuk masalah yang ditangani oleh lembaga advokasi Muhammadiyah,” tuturnya, Senin (4/4/2016).
Haedar Nashir juga mengatakan pihaknya akan terus memantau perkembangan dari kasus Siyono serta mengawasi langkah—langkah dalam prosedur di internal polisi. “Respons Kapolri cukup bagus termasuk meningkatkan kerja sama dengan muhammadiyah. Kami akan mengamati dan memantau seberapa jauh langkah—langkah, apakah ada kekeliruan prosedur di internal polisi,” ujarnya.
Haedar juga menuturkan bahwa PP Muhammadiyah telah menunjuk tim dokter yang bergerak dibidang forensik untuk ikut terlibat dalam otopsi jenazah Siyono. Penunjukkan tim forensik tersebut, terangnya, juga bekerjasama dengan pihak kepolisian. Namun, tambahnya, tim dokter tersebut bekerja di bawah koordinasi Komnas HAM.
“Nanti kami menunggu hasilnya dari tim forensik yang ditunjuk oleh Komnas HAM. Timnya dari kedokteran Muhammadiyah dan kepolisian. Dokter Muhamadiyah itu, oleh Komnas HAM, diminta untuk masuk dalam tim forensik dan kami memang punya dokter yang perannya ada diforensik,” terangnya.
Meski membahas mengenai proses otopsi jenazah Siyono, ketua umum PP Muhammadiyah mengatakan tidak membahas kelanjutan setelahnya. “Kami tidak bahas itu [kelanjutan setelah otopsi],” tuturnya.
Disinggung mengenai uang pemberian Polri kepada keluarga Siyono, salah satu Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqodas, mengatakan bahwa uang tersebut masih berada ditangan PP Muhammadiyah.
“Uang 2 gepok itu berada dalam simpanan kami [tim advokasi]. Suratmi [istri Siyono] tidak ingin menerima dan sudah saya sampaikan ke Kapolri, uangnya masih utuh,” ujarnya. Kendati demikian, Busyro mengatakan bahwa Kapolri tidak ingin berkomentar apakah uang tersebut merupakan pemberian pihak kepolisian.