SOLOPOS.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi (tengah) salim Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani (kanan) disaksikan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir (kiri) sebelum sidang kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (30/3/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Andika Wahyu)
Katebelece pejabat kini membuat Yuddy Chrisnandi kembali disorot. Akibat “surat kolega Yuddy” itu, Sesmen PAN-RB yang kena sanksi.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjamin tidak ada fasilitas negara yang digunakan pada kasus surat perjalanan yang mengatasnamakan dirinya. Namun, gara-gara kasus “surat kolega Yuddy” itu, sang menteri memberikan sanksi kepada Sekretaris Menteri Dwi Wahyu Atmaji.
Sanksi diberikan karena kelalaian Dwi Wahyu saat membuat surat permintaan fasilitas untuk kolega Yuddy yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Hanura, Wahyu Dewanto.
“Untuk Pak Sesmen tentu mengikuti PP No. 53/2010 [tentang Disiplin PNS]. Ada tata cara disiplin, yaitu surat peringatan sanksi untuk seorang PNS. Sudah sangat berat [sanksinya] dan itu sudah saya keluarkan, tanpa menunggu desakan segala macam,” ujar Yuddy di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016), dikutip Solopos.com dari Detik.
“Untuk Pak Sesmen tentu mengikuti PP No. 53/2010 [tentang Disiplin PNS]. Ada tata cara disiplin, yaitu surat peringatan sanksi untuk seorang PNS. Sudah sangat berat [sanksinya] dan itu sudah saya keluarkan, tanpa menunggu desakan segala macam,” ujar Yuddy di kantornya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (4/4/2016), dikutip Solopos.com dari Detik.
Yuddy menegaskan surat itu tidak sesuai prosedur sehingga tidak sampai ke Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Sydney. “Kenyataannya kementerian luar negeri menolak surat tersebut dan tidak diteruskan ke konjen RI. Kementerian luar negeri menilai surat tersebut memang tidak sesuai prosedur,” lanjut Yuddy.
Berdasarkan informasi yang diberikan, Yuddy mengatakan bahwa pihak Konjen RI juga tidak memfasilitasi perjalanan Wahyu Dewanto Suripman. “Saya cek sendiri ke saudara Wahyu, bahwa saat di Australia untuk ke hotelnya pun naik taksi sendiri, hotelnya juga sudah disiapkan sendiri. Jadi tidak ada fasilitas negara yang digunakan.”
“Sudah ada niat untuk dilayani pemerintahan untuk kepentingan pribadi, itu jelas tidak boleh. Praktik seperti ini sudah tidak bisa diterima masyarakat, kita akan tetap semangat untuk memperbaiki birokrasi menjadi lebih baik,” tukasnya dikutip Solopos.com dari Antara.
Pada kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan dirinya tidak memerintahkan untuk mengeluarkan surat fasilitas perjalanan yang mengatasnamakan dirinya. “Peristiwa tersebut di luar sepengetahuan saya, tidak ada instruksi dan perintah, bahkan saya larang. Faktanya, surat itu ternyata bukan dikirimkan dalam hardcopy, tapi via email,” ujar Menteri Yuddy.
Oleh sebab itu, Menteri Yuddy juga telah meminta kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara dan pejabat birokrasi agar tidak mudah percaya dengan adanya surat yang mengatasnamakan menteri dari lembaga terkait.
Atas kejadian ini, Menteri Yuddy mengatakan akan mengambil hikmahnya bahwa beredarnya gambar surat tersebut di masyarakat menandakan tidak ingin lagi adanya praktik pencatutan nama pejabat negara.
Sebelumnya, rekan Yuddy yang kini menjadi anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), Indra J Piliang, sudah mengatakan sang menteri akan memberikan penjelasan tentang masalah ini dan menjamin tidak ada yang sengaja dikorbankan. Dia juga menolak spekulasi bahwa Sekretaris Menteri (Sesmen) PAN-RB–yang menandatangani surat itu–akan dikorbankan.
“Di mata sy, MenPANRB @yuddychrisnandi scr gentle akan menjelaskan Surat SesmenPANRB itu. Tdk benar, SesmenPANRB dikorbankan,” katanya melalui akun Twitter, Kamis (31/3/2016) lalu.