SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Pilkada Jogja memunculkan penjaringan calon dari jalur independen yang menamakan Jogja Independen
Harianjogja.com, JOGJA – Gerakan Jogja Independent (Joint) berhasil menarik 15 warga yang berminat untuk menjadi calon walikota Jogja lewat jalur independen. Kelimabelas nama itu selanjutnya akan diverifikasi dan akan diperkenalkan dalam agenda Joint di PKKH Minggu (3/4/2016).
Sekretaris Joint, Yustina Neni Kamis (31/3/2016) mengatakan pendaftaran calon kepala daerah Joint ditutup malam sebelumnya. Selama masa pendaftaran itu mereka berhasil menggaet 15 nama. Empat di antaranya perempuan.
“Untuk identitas kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut karena saat ini sedang kami verifikasi,” kata Neni.
Dalam proses verifikasi itu para relawan Joint melakukan pengecekan terhadap kelengkapan data pribadi dan riwayat hidup masing-masing kandidat. Rencananya setelah seluruh proses verifikasi selesai baru mereka akan mempublikasikan nama-nama calon yang akan mengikuti konvensi calon walikota Jogja.
Perkenalan para calon itu kata Neni akan dilakukan di gedung PKKH UGM 3 Februari mendatang sekitar pukul 08.30. Namun dalam agenda perkenalan calon walikota itu kemungkinan tak akan bisa diikuti oleh masyarakat luas.
“Karena keterbatasan tempat juga, jadi kemungkinan tidak semua bisa tertampung,” imbuh dia.
Terpisah, juru bicara Joint Herman Dody mengatakan April nanti mereka akan menggelar konvensi terbuka yang bisa diikuti masyarakat luas untuk menentukan calon yang akan diusung secara independen.
Dia menargetkan 14 April mereka sudah akan memiliki nama bakal calon walikota dan wakil walikota yang akan maju tanpa dukungan partai. Dodi mengatakan gerakan mengangkat kepala daerah independen ini muncul dari adanya rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap partai politik. Apalagi beberapa kepala dearah ayng diusung Parpol malah terjerat kasus korupsi.
Bahkan menurutnya Pilkada kerap kali menjadi ajang transaksi politik sehingga calon yang terpilih tak sepenuhnya mengabdi pada masyarakat, melainkan pada kepentingan politik. Kepentingan untuk mengajukan gerakan independen ini pun didasari semakin tingginya kesadaran politk masyarakat Indonesia yang tak mau lagi sekadar dimanfaatkan dalam dunia politk.
“Ini juga jadi koreksi bagi parpol, kalau parpol mencoba menghalangi jalur indenden di Pilkada justru bisa semakin mencederai kepercayaan rakyat pada Parpol,” kata dia.