Penertiban nelayan asing dan aturan ketat sektor perikanan yang diberlakukan Susi Pudjiastuti dianggap Wapres JK menurunkan ekspor ikan.
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai surat perintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bukanlah suatu teguran atas kepemimpinannya.
“Tidak ada teguran surat. Itu biasa,” katanya Susi Pudjiastuti di kompleks Istana Kepresidenan, (1/4/2016).
Dia enggan mengomentari terkait isi dari surat Wapres yang menilai terjadi penurunan hasil produksi industri besar pengolahan ikan dan ekspor di wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. “Jangan mengadu saya punya opini dengan Pak JK. Coba wartawan harus cek sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Susi mendatangi Istana Presiden di luar agenda resmi Presiden hari ini. Dia berujar bahwa kedatangannya hanya membicarakan mengenai program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan tidak merinci adakah mengenai tindak lanjut surat wapres.
“Kami bicarakan mengenai program KKP saja, kapal, budidaya, cold storage, pulau terluar. Itu saja,” ujarnya.