Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) didampingi ketua PFI Yogyakarta Tolcah Hamied melihat Pameran Foto Nusa Bahari di Bentara Budaya Yogyakarta, Rabu (9/9) malam. Dalam kesempatan tersebut menteri KKP memberikan apresiasi atas karya foto yang dipamerkan. (Gigih M. Hanafi/Harian Jogja )
Jumat, 1 April 2016 23:30 WIB Irene Agustine/JIBI/Bisnis Politik Share :

PENERTIBAN NELAYAN ASING
Disurati Wapres, Susi Pudjiastuti: Jangan Adu Saya dengan JK!

Penertiban nelayan asing dan aturan ketat sektor perikanan yang diberlakukan Susi Pudjiastuti dianggap Wapres JK menurunkan ekspor ikan.

Solopos.com, JAKARTA — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai surat perintah untuk mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bukanlah suatu teguran atas kepemimpinannya.

“Tidak ada teguran surat. Itu biasa,” katanya Susi Pudjiastuti di kompleks Istana Kepresidenan, (1/4/2016).

Dia enggan mengomentari terkait isi dari surat Wapres yang menilai terjadi penurunan hasil produksi industri besar pengolahan ikan dan ekspor di wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. “Jangan mengadu saya punya opini dengan Pak JK. Coba wartawan harus cek sendiri,” ujarnya.

Meski demikian, Susi mendatangi Istana Presiden di luar agenda resmi Presiden hari ini. Dia berujar bahwa kedatangannya hanya membicarakan mengenai program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan tidak merinci adakah mengenai tindak lanjut surat wapres.

“Kami bicarakan mengenai program KKP saja, kapal, budidaya, cold storage, pulau terluar. Itu saja,” ujarnya.

LOWONGAN PEKERJAAN
SUMBER BARU LAND, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Elite Oligarki dalam Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (6/12/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Dari manakah asal elite politik Indonesia pascareformasi ini? Sejak awal masa reformasi elite…