SOLOPOS.COM - Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). (JIBI/Harian Jogja/Antara)
Lelang jabatan di Pemerintah Kota Jogja menunjukkan jabatan Kepala Disperindagkop lebih diminati daripada kepala Dinas Kimpraswil
Harianjogja.com, JOGJA-Sebanyak 10 pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Kota Jogja telah menyerahkan berkas lamaran seleksi dua jabatan kepala dinas, yakni Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Disperindagkoptan) dan Dinas Permukiman, Sarana dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil).
Dari semua pendaftar, delapan orang di antaranya ditujukan untuk Disperindagkoptan. Hanya dua orang yang memilih Dinas Kimpraswil.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Maryoto, Kamis (31/3/2016) mengatakan lelang jabatan yang dimulai sejak awal Maret lalu itu bisa diikuti oleh semua pegawai negeri eselon III dengan jenjang pendidikan Diploma IV atau Strata 1 semua jurusan untuk jabatan Kepala Disperindagkoptan, namun diutamakan lulusan Ekonomi, Pertanian, Perikanan, Sosial Politik, dan Sarjana Hukum.
Sementara jabatan Kepala Dinas Kimpraswil diutamakan lulusan Teknik Sipil, Teknik Planologi, dan Teknik Arsitektur. Menurut Maryoto jika pendaftar untuk satu jabatan belum memenuhi kuota minimal tiga orang sebelum diproses kemungkinan pihaknya akan memperpanjang pendaftaran.
Setelah tahapan pendaftaran terpenuhi, maka akan dilanjutkan pada seleksi administrasi, “Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 4 April nanti,” kata Maryoto.
Nama-nama yang lolos seleksi administrasi akan diseleksi kemampuan kompetensi dan wawancara oleh panitia seleksi yang terdiri dari akademisi dan Pemda DIY. “Jika sesuai tahapan, akhir April hasil seleksi terbuka ini bisa diumumkan,” ujar Maryoto.
Diketahui jabatan Kepala Disperindagkoptan dan Kepala Kimpraswil kosong sejak Februari lalu setelah adanya rotasi jabatan. Kepala Dinas Kimpraswil Totok Suroto saat itu memasuki masa pensiun. Sementara Kepala Disperindagkop Suyana dirotasi menjadi Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang ditinggalkan Irfan Susilo karena terjerat kasus korupsi.