SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters)
Hasil pendataan awal BPK di Pemkab Gunungkidul masih ditemukan aset yang bermasalah
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Hasil audit pendahuluan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan permasalahan khususnya pendataan aset di Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
Jika tidak segera dibenahi maka dapat berpengaruh terhadap target Wajar Tanpa Pengecualian yang dicanangkan diraih di tahun ini.
Pejabat Sekretaris Daerah Gunungkidul Supartono mengakui bahwa hasil pemeriksaan awal BPK telah keluar. Beberapa catatan yang keluar didominasi masalah pendataan aset di beberapa SKPD, khususnya di Dinas Kesehatan dan Disdikpora.
Pejabat Sekretaris Daerah Gunungkidul Supartono mengakui bahwa hasil pemeriksaan awal BPK telah keluar. Beberapa catatan yang keluar didominasi masalah pendataan aset di beberapa SKPD, khususnya di Dinas Kesehatan dan Disdikpora.
“Rekomendasinya sudah keluar dan kita kebut penyelesaiannya. Sebab kemungkinan besar opini dari BPK akan keluar pada Mei mendatang,” kata Supartono saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (28/3/2016).
Dia menjelaskan, masalah pendataan aset yang muncul karena masih ada perbedaan antara jumlah kartu inventaris ruangan dengan kartu inventaris barang berbeda. Hal inilah yang menjadi catatan BPK yang harus segera ditindaklanjuti karena jika tidak akan berpengaruh terhadap upaya meraih opini WTP.
“Di kedua dinas ini [disdikpora dan dinas kesehatan] masalahnya hampir sama antara jumlah aset yang dimiliki dengan yang tercatat itu berbeda. Untuk itu harus diselarasakan sehingga data dikedua inventaris itu bisa sama, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan,” ungkapnya.
Masalah lain dari rekomendasi BPK juga bisa dilihat di satuan pendidikan tingkat dasar. Keberadaan dana Bantuan Operasional Sekolah yang digunakan untuk belanja barang, namun dalam pembelian tersebut tidak dilengkapi dengan adanya pelaporan pembelian barang tersebut.
“Kami harus cepat untuk memerbaikinya. Bahkan demi meraih WTP saat libur panjang di akhir pekan lalu, kami tetap masuk hanya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada,” ujar pejabat yang merangkap sebagai Kepala DPPKAD ini.
Hal yang tak jauh berbeda diungkapkan oleh Inspektur Inspektorat Daerah Gunungkidul, Sujarwo. Menurut dia, catatan dari audit pendahuluan dari BPK sudah ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
Sujarwo mencontohkan, untuk pendataan aset di disdikpora sudah dilakukan upaya sinkronisasi kepemilikian aset mulai dari tingkat sekolah, UPT hingga dinas.
“Kita langsung rapatkan barisan dan langsung melakukan perbaikan terhadap catatan-catatan yang diberikan,” kata mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.