SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Rachman/JIBI/Bisnis)
Gedung baru DPR akan dibangun, setidaknya gedung perpustakaan yang digadang-gadang terbesar se-Asia Tenggara. Ini tanggapan Ketua DPR.
Solopos.com, JAKARTA — DPR berencana membangun gedung baru yang akan digunakan sebagai perpustakaan. Ketua DPR, Ade Komaruddin, menuturkan perpustakaan tersebut digadang—gadang sebagai perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.
Sebelumnya, Akom mengatakan bahwa pembangunan perpustakaan ini merupakan usulan dari para cendekiawan. Dia mengklaim proyek pembangunan perpustakaan juga didukung oleh sejumlah cendekiawan seperti Ignas Kleden, Ulil Absor, dan novelis Ayu Utami.
“Usulan pembangunan perpustakaan umum parlemen terbesar se-Asia Tenggara. Ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas parlemen dengan memfokuskan pada infrastruktur, kita sekarang juga harus membangun infrastruktur SDM dengan perpustakaan umum terbesar. Usulan ini sudah ada pada 30 Januari silam dan gagasan bukan dari DPR,” tandasnya, Selasa (22/3/2016).
Politikus Partai Golkar itu menuturkan usulan tersebut merupakan usulan yang sangat baik. “Kalau dengan akal sehat saya kira tidak ada alasan untuk merecoki usulan yang disampaikan cendikiawan. Saya percaya mereka lebih bijak dan mengerti tentang bagaimana mencerdasakan bangsa dan besarkan bangsa,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (28/3/2016).
Menurutnya usulan para cendekiawan tersebut tidak memiliki kelemahan dalam pola pikirnya. “Kebijakan—kebijakan mereka jika jadi inspirasi buat politisi tentu sangat baik. Usulan mereka saya terima. Kebetulan saya cek sudah ada anggaran,” tuturnya.
Akom menegaskan pembangunan tersebut akan segera terealisasi mengingat sudah ada anggaran Rp570 miliar di APBN 2016 untuk pembangunan gedung. Dirinya juga meyakini pemerintah juga tidak akan menarik dana tersebut dalam pembahasan APBN-P.
Ketua umum SOKSI itu meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru yang dilayangkan oleh pemerintah tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR. Politisi partai berlambang Beringin itu juga menambahkan proyek pembangunan gedung baru akan terus berjalan jika RUU Tax Amnesty tidak mengalami hambatan.
Akom optimistis akan ada 8 dana apabila RUU usulan pemerintah itu bisa segera dirampungkan oleh DPR. Dia menjamin jika RUU Tax Amnesty gagal disahkan, maka pemerintah berhak memotong anggaran dana untuk pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp570 niliar yang sudah ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2016.
“Ya, potong saja. Kalau tax amnesty enggak jalan, pasti semuanya juga dipotong. Akan banyak korban. Makanya itu tidak boleh terjadi,” katanya.
Akom memandang nantinya pemerintah akan mendapat dana dari pengemplang pajak, khususnya yang selama ini menyimpan harta mereka di luar negeri. Terkait kabar penolakan pembangunan gedung baru dari beberapa fraksi, Akom mengaku tidak peduli dengan hal tersebut.
“Silakan saja, EGP [emang gue peduli],” tandasnya.