SOLOPOS.COM - Para pelajar jenjang SLTA Sukoharjo mengikuti demo damai penolakan pengambilalihan SLTA ke provinsi di simpang lima atau proliman, Sukoharjo, Senin (28/3/2016). (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopso)
Demo pelajar Sukoharjo didukung Bupati dan pimpinan DPRD.
Solopos.com, SUKOHARJO-Aksi massa belasan ribu pelajar dan guru tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Sukoharjo disayangkan sebagian masyarakat Kota Makmur. Masyarakat, pegiat pendidikan dan pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyayangkan aksi yang dilaksanakan bertepatan dengan jam kegiatan belajar mengajar (KBM).
Seperti disampaikan Ketua Forum Lintas Aktifis Sukoharjo, Bambang Hermanto, walimurid Sumarsono, warga Sukoharjo dan seorang tukang parkir Sukoharjo, Amad secara terpisah, Senin (28/3). Bambang menjelaskan, jam 07.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB adalah jam KBM di semua sekolah.
“Kenapa guru mengerahkan anak didiknya untuk mengikuti demo dan meninggalkan KBM. Kegiatan itu sangat memrihatikan dan disayangkan,” ujar Bambang.
“Kenapa guru mengerahkan anak didiknya untuk mengikuti demo dan meninggalkan KBM. Kegiatan itu sangat memrihatikan dan disayangkan,” ujar Bambang.
Menurutnya, pengerahan ribuan siswa untuk demo menolak pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi sangat disayangkan.
“Siswa yang seharusnya belajar di dalam kelas terpaksa mengikuti aksi demo yang tidak ada hubungannya dengan materi belajar. Kami minta penggerak pengerahan siswa bertanggung jawab karena proses belajar terganggu. Apa lagi jumlah siswa mencapai ribuan,”ujarnya.
“Untuk yang demo tadi pagi saya sempat heran demo itu untuk kepentingan siapa? Siswa, guru atau penguasa?”ujarnya.
Terpisah, mantan anggota Dewan Pendidikan, Sukoharjo, Basrowi berharap kewenangan di bidang pendidikan diambil alih pemerintah pusat.
“Sebaiknya urusan pendidikan ditangani langsung pemerintah pusat, tak hanya provinsi agar output lebih bermutu,”ujarnya.
Basrowi mengaku kaget jika aset sekolah juga diambilalih. Dia berharap, aset sekolah tetap milik kabupaten/kota sedangkan sumber daya manusia ditangani pemerintah pusat.
“Jika aset juga diambil alih pemerintah provinsi ya repot. Kami setuju urusan pendidikan ditangani pemerintah pusat sehingga jauh dari campur tangan politik. Jadi ditarik pemerintah pusat saja sekalian,”jelasnya.
Sementara itu beberapa siswa yang ikut berdemo, seperti Nurhidayati, Achmad dan Pandu mengaku tak bisa menolak perintah guru. Tiga pelajar yang berbeda kecamatan itu mengaku senang sekolah gratis di Sukoharjo. “Kami belum tahu apakah program gratis nanti juga bisa dirasakan setelah tidak ditangani Pemkab Sukoharjo,” ujar Pandu.
Sedangkan Achmad dan Nurhidayati mengatakan mengikuti ajakan teman-teman dan perintah gurunya. “Suruh ikut demo ya ikutan aja,” kata Nurhidayati.
Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya menurut aksi demo dengan meminta para pelajar kembali ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran. “Silahkan membubarkan diri dan kembali ke sekolah masing-masing untuk meneruskan pembelajaran,”ujarnya.
Sebagian pelajar langsung pulang ke rumah, sebagan lagi nongkrong di sekitar Pasar Ir Soekarno dan sebagian kembali ke sekolah. “Siswa Muhammadiyah tetap belajar Pak. Belajar hingga malam hari,” ucap seorang siswa yang mengenakan seragam SMA Muhammadiyah tetapi enggan menyebutkan namanya.