SOLOPOS.COM - Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya (kanan) memberikan orasi di aksi penolakan pengambilalihan SLTA ke provinsi di simpang lima atau proliman, Sukoharjo, Senin (28/3/2016). (Trianto Hery Suryono/JIBI/Solopos)
Demo Sukoharjo yang diikuti ribuan pelajar didukung Bupati dan Pimpinan DPRD.
Solopos.com,SUKOHARJO – Arus lalu lintas via Jalan Sudirman atau jalan protokol Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo ditutup selama tiga jam sejak pukul 07.00 WIB menyusul digelarnya demo pelajar dan guru, Senin (28/3/2016).
Aksi belasan ribu pelajar dan guru tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Sukoharjo berlangsung damai. Mereka menolak pengambilalihan kewenangan dan meminta Undang-Undang No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah ditinjau ulang. Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya dan pimpinan DPRD Sukoharjo turun berorasi ditengah-tengah massa yang masyoritas pelajar.
Berdasar pemantauan solopos.com, empat jalur menuju pusat Kota Sukoharjo ditutup sekitar tiga jam. Dari arah utara penutupan ruas jalan dimulai dari bukbolong, Kecamatan Bendosari, sisi selatan ditutup di simpang empat batas kota, Sukoharjo. Dari arah barat penutupan jalan di mulai dari simpang tiga Alun-alun dan dari sisi timur penutupan jalan dilakukan dari simpang empat RSUD Sukoharjo. Akibat penutupan itu, arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif melalui jalan perkampungan.
Berdasar pemantauan solopos.com, empat jalur menuju pusat Kota Sukoharjo ditutup sekitar tiga jam. Dari arah utara penutupan ruas jalan dimulai dari bukbolong, Kecamatan Bendosari, sisi selatan ditutup di simpang empat batas kota, Sukoharjo. Dari arah barat penutupan jalan di mulai dari simpang tiga Alun-alun dan dari sisi timur penutupan jalan dilakukan dari simpang empat RSUD Sukoharjo. Akibat penutupan itu, arus lalu lintas dialihkan ke jalur alternatif melalui jalan perkampungan.
Massa membuat panggung mimbar bebas di simpang lima atau proliman, Sukoharjo. Peserta aksi membentangkan poster dan spanduk aneka ukuran. Sebagian peserta aksi duduk lesehan di aspal jalan, sebagian yang lain duduk di trotoar dan lapangan Alun-Alun Sukoharjo. Tidak sedikit dari para pelajar peserta aksi yang selfi menunggu kedatangan Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya dan pimpinan DPRD Sukoharjo.
Tulisan di spanduk di antaranya berbunyi, Sukoharjo Makmur Pendidikan Maju, Nderek Kabupaten, Bar Panen Blonjo Nyang Pasar, Melu Kabupaten Rasah Samar (Usai panen belanja ke pasar, ikut kabupaten tidak usah ragu), Pendidikan Menengah Ikut Provinsi Tak Terurus. Selain spanduk juga dibentangkan poster aneka ukuran oleh para pelajar dan guru. Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wardoyo ikut memompa semangat peserta aksi.
Pernyataan Bupati ditanggapi oleh peserta aksi dengan kata-kata tidak. Apakah program pendidikan gratis di Sukoharjo selama ini juga bisa berjalan? Tanya Bupati lagi dan dijawab serentak peserta aksi tidak. Bupati juga menegaskan bahwa pengambilalihan SLTA tak hanya SDM tetapi juga aset bernilai puluhan miliar.
“Nilai aset hingga sekarang belum ada koordinasi. Padahal nilai aset mencapai puluhan miliar. Juga tujuan reformasi sudah berubah. Dahulu reformasi bertujuan setiap kabupaten/kota mampu membuat program kesejahteraan rakyat tetapi sekarang kewenangannya mulai digerogoti,”ujarnya.
Tuntutan Bupati diamini tiga pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Gabungan DPRD Sukoharjo. Ketua DPRD Sukoharjo, Nurjayanto menegaskan, dirinya mendukung gerakan Bupati tersebut.
“Kami tidak membangkang keberadaan undang-undang tetapi kami ingin otonomi daerah dikembalikan sehingga kabupaten/kota bisa mandiri,”ujarnya.
Hal senada disampaikan Giyarto dan Sunoto. Kedua pimwan itu menegaskan akan memperjuangkan aspirasi pelajar dan guru SLTA Sukoharjo ke provinsi dan pusat. Giyarto menegaskan, jika aset gedung SLTA diambilalih provinsi akan terjadi hambatan dalam pembangunan.
“Perjuangan menolak pengambilalihan SLTA tak hanya berhenti disini (Sukoharjo) tetapi terus bersama-sama menyuarakan di tingkat provinsi dan pusat,” sambung Sunoto.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sukoharjo, Bambang Sutrisno kepada wartawan mengatakan, program unggulan Sukoharjo adalah wajib belajar 12 tahun dan gratis. Menurutnya, jika SLTA diambil alih provinsi program wajar 12 tahun belum jelas karena sekarang pemerintah masih memrogramkan wajar 9 tahun.
Kapolres Sukoharjo, AKBP Andy Rifai yang ikut memantau demo mengatakan mengerahkan personel sekitar 410 orang untuk mengamankan lokasi aksi.