SOLOPOS.COM - Ilustrasi Uber Taxi (Istimewa/Telegraph.co.uk)
Polemik taksi Uber-Grab Car membuat operasi mereka disorot. Padahal, menurut sopir Uber, mereka tak bisa ikut regulasi, termasuk soal kir.
Solopos.com, JAKARTA — Polemik taksi online berbasis aplikasi mendorong pemerintah mendesak angkutan jenis baru ini untuk mengikuti regulasi. Namun, regulasi yang belum bisa mewadahi transportasi berbasis aplikasi saat ini pun dinilai tidak menawarkan solusi.
Alasan itu pula yang membuat para driver Uber Taxi enggan jika diminta mengikuti regulasi angkutan umum layaknya taksi, bajaj, hingga metromini. Mereka merasa mereka sangat berbeda dan tak bisa disamakan dengan taksi konvensional dan angkutan umum.
“Jangan samakan kami karena kami berbeda, jangan paksakan kami mengikuti aturan yang sama, ini pemaksaan. Bedanya adalah, kami ini bukan angkutan umum, kami ini angkutan privat,” kata juru bicara driver Uber Taxi, Bobby Sinulingga, saat dihubungi Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One, Selasa (22/3/2016).
Perbedaan itu, kata Bobby, terkait model cara konsumen mengakses layanan transportasi Uber. Menurutnya, Uber lebih selektif terhadap konsumen karena setidaknya mereka terverifikasi melalui akun perbankan. “Konsumen tidak bisa cegat kami di jalan, penumpang baru bisa pakai jasa kami dengan pencet HP, download aplikasi, baru bisa pesan,” kata dia.
“Itu pun ada syaratnya, dia harus punya kartu kredit, artinya identitas dia jelas, terdaftar di bank. Nanti kalau kita ambil penumpang sembarangan, nanti dikira mobilnya Ahok.”
Soal desakan bahwa taksi online juga harus menjalani uji kir, Bobby mengatakan para driver Uber telah menjalani uji kir sendiri. Bahkan, menurutnya, uji kir mobil-mobil yang dipakai Uber lebih mahal daripada mobil pelat kuning. “Soal uji kir, kita juga kir kok. Tapi jangan disamakan dengan kir metromini, kita kirnya Toyota, lebih mahal keluarnya,” kata Bobby.
Bobby menyatakan bisnis angkutan berbasis aplikasi online adalah inisiatif masyarakat menyelenggarakan sendiri fasilitas transportasi. Apalagi pemerintah hingga kini belum sepenuhnya mampu menyelenggarakan transportasi publik yang layak di perkotaan.
“Karena itu, ada fenomena aplikasi ini. Masyarakat ambil kesempatan, masyarakat mengikuti aplikasi itu untuk kepentingan masyarakat juga. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, enggak masalah.” Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Blokir Aplikasi Angkutan Online.
Oleh karena itu, para driver menyayangkan sikap Kementerian Perhubungan yang ingin menutup angkutan berbasis online. Apalagi, mereka merasa tidak pernah meminta apa-apa dari pemerintah. Baca juga: Menkominfo Lempar Bola Panas Taksi Online ke Kemenhub.
“Masyarakat tidak menuntut lapangan pekerjaan dan angkutan yang layak. Masyarakat menyediakan angkutan sendiri, buka lapangan sendiri. Harusnya dipeluk cium, tapi malah digebukin, kan sakit rasanya,” sindir Bobby. “Kalau berbenturan dengan peraturan, ya bikin peraturan untuk online, bikin rulenya, jangan langsung dicabut!”