SOLOPOS.COM - Yusril Ihza Mahendra (kanan). (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Pilgub DKI Jakarta terus memanas. Setelah M. Taufik, giliran Yusril yang bicara soal sekretariat Teman Ahok.
Solopos.com, JAKARTA — Bakal calon Gubernur DKI Jakarta 2017 yang juga pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa aset negara tidak boleh digunakan untuk aktivitas politik. Hal ini terkait kabar bahwa markas barisan relawan Teman Ahok berdiri di atas aset pemerintah daerah.
“Kalau pun sewa-menyewa, juga tidak bisa digunakan untuk aktivitas politik,” tutur Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) itu, di Kantor Haji Lulung, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2016).
Yusril mencontohkan di mana PD Pasar Jaya selaku badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta berhak menyewakan sebagian lahannya kepada para pedagang untuk berjualan. “Tapi kan enggak mungkin dipakai untuk kantor PBB,” ujarnya.
Mantan Menkumham itu awalnya enggan berkomentar soal pemakaian aset Pemda DKI Jakarta oleh Teman Ahok, barisan relawan pendukung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk Pilkada DKI 2017. Namun, Yusril akhirnya bicara berdasarkan pengalamannya sebagai Sekretaris Negara (Sesneg) mengingat aset pemerintah pusat berada di bawah Setneg.
“Baik di pusat atau di daerah, kita ini, prosedurnya sama. Apapun kategorinya, baik pinjam-pakai, sewa, atau hibah. Kalau pun sewa-menyewa, juga tidak bisa digunakan untuk aktivitas politik,” jelasnya.
Seperti diketahui, markas Teman Ahok yang beralamat di Pejaten, atas bantuan Cyrus Network ternyata berdiri diatas aset Pemprov DKI Jakarta. Selain Yusril, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M. Taufik, juga mengatakan hal serupa.
Taufik mengatakan akan “menyelamatkan” Ahok melalui pansus aset untuk menghindari sanksi yang akan dikenakan kepada Ahok jelang masa kampanye pada Pilkada DKI 2017. Mantan Bupati Belitung Timur tersebut tak menampik bahwa kantor Sekretariat Teman Ahok berada di atas lahan Pemprov DKI Jakarta.