SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menpora Imam Nahrawi (tengah), Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) meninjau lokasi Proyek Wisma Atlet di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Jumat (18/3/2016). Presiden menegaskan proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat adalah aset negara yang harus diselamatkan, proyek itu telah menghabiskan uang negara hingga mencapai Rp 2,7 triliun. (JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
Kasus Hambalang membuat proyek tersebut terbengkalai dan berujung polemik SBY vs Jokowi.
Solopos.com, JAKARTA — Pihak Istana menanggapi komentar sejumlah pihak yang mengaitkan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Hambalang untuk membalas kritik yang belakangan ini dilontarkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Hambalang telah digagas jauh sebelum adanya Tour De Java, safari politik yang dilakukan Partai Demokrat sejak 8 Maret lalu. Dia mengatakan kunjungan ke Hambalang dilakukan Presiden sebagai bagian dari akselerasi pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot dan upaya menyelamatkan aset negara.
“Tolong jangan dikaitkan apa yang dilakukan Presiden di Hambalang sebagai bagian dari mengomentari kritik. Bahwa ada yang memberi masukan, yang kebetulan adalah mantan Presiden tentu baik-baik saja sepanjang kritik atau masukan itu bisa digunakan untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih baik,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/3/2016).
“Tolong jangan dikaitkan apa yang dilakukan Presiden di Hambalang sebagai bagian dari mengomentari kritik. Bahwa ada yang memberi masukan, yang kebetulan adalah mantan Presiden tentu baik-baik saja sepanjang kritik atau masukan itu bisa digunakan untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih baik,” kata Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/3/2016).
Adapun, dia mengatakan pemerintah sangat terbuka menerima masukan dari seluruh pihak, termasuk Partai Demokrat. Partai berlambang mercy itu baru saja memberikan 10 rekomendasi terhadap pemerintahan dari hasil pengumpulan aspirasi masyarakat di wilayah Jawa dalam Tour De Java.
“Masukan diterima. Namun dilaksanakan atau tidak akan dilihat lebih lanjut karena orang di luar tentu tidak mengetahui secara detail yang ada di dalam pemerintah,” ujarnya. Baca juga: Bandingkan SBY-Jokowi, Roy Suryo Sebut Proyek Kereta Cepat “Kecebong”.
Seusai menengok mangkraknya proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang pada Jumat (18/3/2016) lalu, sejumlah pihak mengaitkannya untuk membalas komentar pedas yang dilontarkan SBY.
Dalam salah satu kunjungannya, SBY sempat menyatakan agar pemerintah jangan memaksakan pembangunan infrastruktur besar-besaraan saat perekonomian sedang sulit, sehingga subsidi kepada rakyat menjadi korban.
Beberapa kali dalam akun Twitternya, SBY juga sempat mengeluhkan pemerintah yang dinilai selalu menyalahkan pemerintahannya dalam pembangunan ekonomi. “Hingga saat ini, SBY dan Pemerintahan SBY masih dikambinghitamkan dan disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa,” kicaunya, bulan lalu.
Sebelumnya, Presiden menyampaikan pendapatnya terkait pemandangan proyek yang mangkrak di Hambalang Jumat lalu, “Kita cuma [sambil menggeleng-gelengkan kepalanya].”
Jokowi juga mengomentari perihal struktur bangunan yang ditemukan dalam kunjungannya itu. Seharusnya, struktur bangunan mega proyek itu menggunakan besi yang besar, namun tinjauan di lapangan menemukan pondasi bangunan dibangun dengan besi yang kecil.
“Harusnya pondasi 3 meter, ternyata setelah dicek besinya hanya 1 meter. Ini akan dicek semuanya, total,” keluhnya.
Kendati masih berproses hukum, Jokowi berjanji akan segera memutuskan kelanjutan pembangunan, akankah terus dilanjutan atau malah ditinggalkan saja.
Dia menuturkan akan segera membahas persoalan ini dalam rapat kabinet terbatas,usai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat rampung mencheck and re-check kembali kepatutan dan struktur bangunan itu.
Meskipun belum ada keputusan, Jokowi sendiri menyiratkan akan terus melanjutkan proyek itu. Menurutnya, arah yang akan dilakukan pemerintah adalah untuk penyelamatan aset negara.
” Ini sudah menghabiskan anggaran triliunan yang perlu diputuskan segera. Kalau dibiarkan berarti akan kehilangan dana anggaran dan aset itu,” ujarnya.