SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Proyek molor di Pemkab Gunungkidul meningkat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Meningkatkanya proyek molor di 2015 harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kondisi itu terulang kembali di tahun ini.
Selain proses penunjukan rekanan dilakukan lebih awal, kalangan legislatif juga diminta untuk memaksimalkan fungsi pengawasan sehingga capaian buruk tersebut tidak terulang kembali.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul Suharno mengatakan, kinerja pemerintahan salah satunya bisa dilihat dari keberhasilan menyelesaikan program secara tepat waktu.
Saat ada program kerja yang mengalami kemoloran, pasti akan menjadi catatan tersendiri bagi Badan Pemeriksa Keuangan saat melakukan proses audit.
“Semaksimal mungkin proyek molor itu harus dikurangi. Apalagi kita saat ini sedang mengejar opini WTP dari BPK,” kata Suharno kepada wartawan, Jumat (18/3/2016).
Dia pun meminta agar eksekutif segera melakukan proses lelang untuk menghindari adanya keterlambatan dalam penyelesaian program. Jika dilihat dari data yang ada, tahun lalu jumlah pengerjaan molor lebih banyak dibadingkan yang terjadi di 2014.
Oleh karenanya, kondisi itu harus jadi perhatian bersama sehingga kejadian tersebut jangan sampai terulang kembali di tahun ini. Guna meminimalisir potensi itu, Suharno meminta kepada anggota dewan untuk meningkatkan fungsi pengasawan yang dimiliki.
Diharapkan pengawasan dilakukan tidak hanya saat proses pengerjaan dilakukan atau saat ada masalah. Namun dia menginginkan, wakil rakyat untuk aktif sejak awal mulai dari proses lelang sampai pengerjaan program itu.
“Keberhasilan program, selain dari sisi perencanaan dan pengerjaan, juga dipengaruhi saat proses lelang dilakukan. Semakin cepat proses ini dilalui, maka potensi keterlambatan bisa dikurangi,” tutur Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Untuk diketahui, tahun lalu jumlah pengerjaan yang molor ada enam paket pengerjaaan, sedangkan di 2014 lalu jumlahnya hanya tiga program.