SOLOPOS.COM - Anggota Komisi A DPRD Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) (JIBI/Harian Jogja/dok)
Pemkab Bantul akan mendapat tamu.
Harianjogja.com, BANTUL– Anggota Komisi A DPRD Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadikan Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul sebagai rujukan tentang tata kelola pemerintahan dan alokasi dana desa (ADD).
Rombongan Komisi A DPRD Manggarai Timur, dijadwalkan berkunjung ke Panggungharjo, Sewon, Jumat (18/3/2016) ini didampingi Lembaga Strategi Nasional (LSN). Ketua Komisi A DPRD Manggarai Timur Leo Santosa mengatakan, Panggungharjo menjadi target kunjungan karena 2014 lalu, desa ini dinobatkan sebagai desa terbaik se-nasional dari total sekitar 70.000 desa di Indonesia.
“Penyelenggaraan pemerintahan desa jadi satu konsentrasi kami, agar bisa memberikan dorongan dan pengawasan. Panggungharjo menjadi referensi kami untuk lebih banyak belajar dari pengalaman mereka,” kata Leo Santosa seusai workshop bertema Sinergitas Membangun Desa dan Desa Membangun Manggarai Timur di Hotel Merapi Merbabu, Sleman, Kamis (17/3/2016).
Dalam workshop tersebut anggota Komisi A mendapatkan penjelasan tentang bagaimana mengelola dana desa, dan menjadikan desa lebih mandiri.
Manggarai Timur memiliki 159 desa dengan beragam potensi pertanian. Komoditas utamanya antara lain kopi, kakao, dan cengkih. Selain itu kata Leo, masih ada potensi wisata di daerah ini yang belum digarap maksimal. Potensi wisata itu diyakini mampu mendongkrak pendapatan daerah.
“Kami memiliki wisata komodo yang ada di Kecamatan Sambi Rampas kemudian tumbuhan langka teratai raksasa di Kecamatan Rana Tonjong sama seperti India dan Jepang. Dengan ADD sebesar Rp900 juta, kami merasa ini butuh pengelolaan yang baik dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah,” lanjut Leo.
Direktur LSN Syarief Aryfaid mengatakan, tantangan terberat dalam pengunaan ADD adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama bagi para perangkat desa. Kapasitas SDM perangkat desa yang memadai akan menghasilkan kebijakan anggaran yang baik pula. Harapannya kata dia, desa menginvestasikan sebagian ADD untuk ekonomi yang berkelanjutan.
“Di tingkat desa terjemahkan implementasi program, kelembagaan harus ditata betul. Masih butuh penetapan kawasan mana zonasi pertumbuhan, mana yang fokus pertanian,” kata Syarief Aryfaid.
Seusai kunjungan ke Panggungharjo nanti, Syarief berharap ada gagasan yang bisa diwujudkan di Manggarai Timur, seperti ditetapkannya zona pertumbuhan ekonomi, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya.
“Untuk mendukung kebijakan ini, anggota DPRD perlu didorong agar membelanjakan anggaran publik untuk belanja yang lebih produktif sehingga menimbulkan efek domino yang ujungnya memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa,” lanjutnya.