SOLOPOS.COM - Bupati Sleman, Sri Purnomo, saat inspeksi mendadak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Senin (4/8/2014). (Rima Sekarani/JIBI/Harian Jogja)
Kinerja PNS Sleman meningkat karena banyaknya kekurangan pegawai
Harianjogja.com, SLEMAN– Kekurangan pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Sleman akibat pensiun, banyak mengganggu proses pelayanan kepada masyarakat.
Beban kerja yang seharusnya dikerjakan oleh tiga orang, di lapangan hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Hal itu berdampak pada lamanya proses pelayanan yang dilakukan.
Di kantor kecamatan misalnya, pegawai sering pulang melebihi jam kerja karena mereka harus menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk.
“Secara persyaratan, Sleman memenuhi syarat untuk mengajukan CPNS lantaran Belanja Pegadai dalam APBD hanya 45,12 persen atau dibawah ketentuan pusat, 50 persen,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sleman Iswoyo, Kamis (10/3/2016).
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman Arif Haryono mengatakan, saat ini ada sejumlah kepala sekolah yang merangkap jabatan lantaran kurangnya tenaga pendidik di Sleman.
Dia menyontohkan, di SD, terdapat 16 sekolah yang tidak memiliki kepala sekolah (Kapsek) sendiri. SMP tujuh sekolah dan SMA satu sekolah. “Itu SMA Prambanan, sudah 10 bulan tidak memiliki Kapsek sendiri,” kata Arif.
Untuk mengatasi kekosongan itu, Disdik menunjuk Kapsek terdekat dengan sekolah tersebut untuk merangkap menjadi Kapsek. Penunjukan tersebut melewati proses, tidak asal tunjuk.
“Kami melihat dari sisi kedekatan sekolah dan juga kemampuan kapsek tersebut untuk double tugas. Pengaruhnya ada, sang Kapsek tidak bisa maksimal mengawasi satu sekolah karena harus bagi-bagi waktu. Ini jelas tidak optimal,” ujar Arif.