Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komarudin (tengah) didampingi Sekretaris Fraksi Bambang Soesatyo (kiri) dan Plt Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Hakim Kamaludin di Jakarta, Minggu (7/12/2014), menyampaikan sikap mereka terkait pelaksanaan Munas Golkar versi Presidium Penyelamat Partai Golkar besutan Agung Laksono di Jakarta. Ketua Fraksi Golkar menyebut Munas Golkar Jakarta yang dipicu konflik internal Partai Golkar tersebut inkonstitusional karena tidak sesuai aturan partai. (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.) Tokoh Golkar tanggapi Munas Jakarta, Minggu (7/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)
Kamis, 10 Maret 2016 20:30 WIB Dewi A Zuhriyah/JIBI/Bisnis Politik Share :

KEKAYAAN PEJABAT
Belum Laporkan Kekayaan, Ketua DPR dan Ratusan Politikus Diadukan ke MKD

Kekayaan pejabat dan politikus DPR yang belum dilaporkan menjadi sorotan, termasuk Ketua DPR Ade Komaruddin.

Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen Bersih (KMPB) mendatangi Mahkamah Konstitusi Dewan (MKD), Kamis (10/3/2016). Kedatangan mereka ke MKD adalah untuk melaporkan sejumlah anggota DPR yang diketahui belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) kepada KPK.

Berdasarkan laporan KMPB tersebut, terdapat kurang lebih 260 anggota DPR yang belum melaporkan LHKPN. Salah satu nama yang disebut-sebut belum melaporkan LHKPN adalah Ade Komaruddin yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. Padahal, politikus Partai Golkar itu telah menjabat sebagai anggota DPR sejak 1997.

Namun, menurut Dewan Presidium KMPB, Kurniawan, politikus yang akrab disapa dengan panggilan Akom itu baru sekali melaporkan LKHPN pada 2001 ke KPK. Mendengar laporan tersebut, Akom mengakui bahwa dirinya memang belum melaporkan LHKPN-nya.

Dia mengatakan dirinya akan melaporkan LKHPN pada masa reses bulan ini. “Saya sendiri kan belum(melaporkan LKHPN). Saya akan melaporkan mungkin pada saat reses. Teman–teman lain juga akan saya himbau,” tutur salah satu bakal calon Ketua Umum Partai Golkar itu.

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…