SOLOPOS.COM - Ilustrasi pembangunan rel pelabuhan (JIBI/Solopos/Antara/Joko Sulistyo)
Rel pelabuhan Semarang segera dibangun PT KAI, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengingatkan agar tak main gusur.
Semarangpos.com, SEMARANG — Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi alias Hendi mengingatkan agar pembangunan rel ke pelabuhan tidak dilakukan dengan cara main gusur karena warga yang terdampak memiliki sertifikat kepemilikan tanah.
“Pemerintah Kota Semarang menolak jika proses kepindahan warga dilakukan dengan penggusuran. Mereka punya sertifikat. Ada standar harga yang harus dihitung tim appraisal,” katanya di Semarang, Senin (7/3/2016).
Ratusan warga Kebonharjo Semarang, Jumat (4/3/2016), kembali melakukan penolakan atas rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daops IV Semarang membangun rel ke Pelabuhan Tanjung Emas. Suasana kembali menghangat karena mereka mendengar akan dilakukan pengambilan data topografi terkait dengan pembangunan rel pelabuhan itu.
2 Alternatif
Terkait rencana pembangunan rel pelabuhan itu, Hendi lalu menjelaskan dua pekan silam sudah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh pihak PT KAI Daops IV Semarang, satuan kerja, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kesimpulan hasil pertemuan itu menunjukkan ada dua alternatif pembangunan rel dari Stasiun Tawang ke Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang secara prinsip Pemerintah Kota Semarang menyetujui.
Alternatif pertama, kata dia, reaktivasi jalur lama dengan konsekuensi jarak cukup jauh sehingga memerlukan biaya lebih besar, atau alternatif kedua dengan jarak lebih pendek namun mengenai permukiman warga. “Untuk alternatif kedua katanya lebih hemat, tetapi ada 140 kepala keluarga yang harus pindah. Mestinya, tim appraisal menyosialisasikan, berapa harga tanah di situ sesuai aturan,” katanya.
Ganti Untung
Secara prinsip, kata dia, Pemkot Semarang mendukung adanya jalur rel ke pelabuhan, tetapi harus ada sosialisasi mengenai ganti untung bagi warga yang terdampak pembangunan itu karena tanahnya bersertifikat. Dari kedua alternatif pembangunan rel pelabuhan, kata dia, harus benar-benar dikaji untuk mencari solusi, sebab belum tentu alternatif kedua lebih hemat karena harus membayar ganti untung kepada warga.
“Kan bisa dihitung, berapa pembengkakan biaya jika pembangunan rel pelabuhan tidak memakai jalur lama (reaktivasi, red.)? Kalau hasilnya sama saja, ya, lebih baik memakai jalur lama,” katanya.
Namun, imbuh Hendi, jika hasil penghitungan ternyata lebih hemat menggunakan jalur baru harus dilakukan sosialisasi secara baik kepada warga mengenai ganti untung, bukan dilakukan dengan penggusuran. “Jadi, nanti tim appraisal menghitung dulu, kemudian turun langsung kepada warga bersama kami untuk menyosialisasikan. KAI bareng-bareng kami turun. Bukan KAI langsung yang turun,” katanya.
KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya