SOLOPOS.COM - Walikota Jogja, Haryadi Suyuti (JIBI/Harian Jogja/dok)
Penanganan Sarkem diserahkan pada warga setempat.
Harianjogja.com, JOGJA-Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin lokalisasi prostitusi sehingga dirinya memastikan tidak ada lokalisasi prostitusi di Kota Jogja. Namun, Haryadi mengakui adanya praktek prostitusi terselubung di kawasan Pasar Kembang atau Sarkem.
(Baca Juga : LOKALISASI SARKEM : PSK Sarkem Mulai Was-was)
Menurutnya, praktek prostitusi berkaitan dengan perilaku yang tidak hanya terjadi di Sarkem, namun bisa saja terjadi di penginapan atau hotel. Untuk mengatasinya dibutuhkan kesadaran masyarakat. “Masyarakat harus punya daya tangkal [terhadap praktek prostitusi],” kata Haryadi usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jogja untuk perencanaan pembangunan 2017 di Hotel Inna Garuda, Senin (7/3/2016).
Haryadi mengatakan perlu adanya pendataan karena yang diketahuinya pekerja seks komersial di kawasan Sarkem bukan warga Kota Jogja. “Masyarakat yang enggak setuju biar masyarakat yang menutupnya, bukan pemerintah,” tegas dia.
Wacana penutupan lokalisasi prostitusi di kawasan Sarkem mencuat pascapenutupan beberapa lokalisasi di sejumlah di antaranya lokalisasi Kalijogo Jakarta Utara, lokalisasi Dolly di Surabaya. Bahkan Kementrian Sosial sudah mencanangkan bebas prostitusi pada 2019 mendatang.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja pun belum berencana menutup Sarkem karena yang terjadi di Sarkem bukan hanya persoalan prostitusim namun terkait dengan masalah pendapatan warga sekitar.
Sarkem merupakan kawasan permukiman yang terletak di barat Jalan Malioboro. Kawasan itu adalah permukiman warga Kampung Sosrowijayan Kulon, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen.
Lurah Sosromenduran, Bambang Endro Wibowo, menyatakan butuh pendekatan yang soft untuk menghentikan aktifitas PSK di Sarkem karena bukan hanya persoalan PSKnya. Melainkan lahan penghidupan bagi warga dan juga pengusaha yang memanfaatkan lahan tersebut.
Bambang mengakui rencana penutupan prostitusi yang terlokalisasi di Sarkem hanya menjadi wacana sejak dulu. Karena penutupan itu berkonsekuensi mencarikan lahan pekerjaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sarkem. “Tergantung ketegasan pemangku kebijakan,” tegas dia.
Menurutnya terdapat 60an rumah yang disewakan untuk tempat hiburan dan PSK di Sarkem. Sementara PSK yang mencari penghasilan di lokasi tersebut ada sekitar 300an, hampir semuanya pendatang dari luar Jogja.