SOLOPOS.COM - Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan (berdiri) saat menjadi pembicara dalam dialog deradikalisasi berajuk Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia, Sabtu (5/2/2016), di Rumdin Bupati Karanganyar. (Kurniawan/JIBI/Solopos
Perekonomian nasional diharapkan pertumbuhannya bisa mencapai 5,65 persen.
Solopos.com, KARANGANYAR-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Pandjaitan, mengklaim kondisi perekonomian nasional semakin membaik. Pada kuartal keempat kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pertumbuhan ekonomi di angka 5,04 persen, naik dibandingkan periode sebelumnya. Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen-5,6 persen.
Penjelasan tersebut disampaikan Luhut saat menjadi pembicara dialog deradikalisasi bertema Bahaya Radikalisme Agama di Indonesia di Rumdin Bupati Karanganyar, Sabtu (5/3/2016). Masyarakat harus optimistis, dan terus meningkatkan daya saing.
“Betul perekonomian kita turun, tapi itu terjadi sejak 2012. Tahun lalu kami sempat takut akan terus turun. Tapi Presiden cepat membuat keputusan program infrastruktur. Pada kuartal IV kepemimpinan beliau perekonomian kita mulai membaik,” tutur dia.
“Betul perekonomian kita turun, tapi itu terjadi sejak 2012. Tahun lalu kami sempat takut akan terus turun. Tapi Presiden cepat membuat keputusan program infrastruktur. Pada kuartal IV kepemimpinan beliau perekonomian kita mulai membaik,” tutur dia.
Luhut mengatakan membaiknya perekonomian nasional diikuti pula peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Menurut dia para pengusaha kakap dunia mengapresiasi kesigapan pemerintah Indonesia dalam melindungi kepentingan nasionalnya.
“Beberapa waktu lalu saya menjadi pembicara kunci dalam forum di Singapura yang dihadiri 70 pengusaha besar dunia. Mereka mengapresiasi Indonesia yang berani membuat keputusan tegas bagi kepentingan nasional, dan melindungi para investor,” sambung dia.
Maraknya pembangunan infrastruktur membuka 2,1 juta lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur dimaksud seperti jalan tol Trans Sumatra sepanjang 2.700 kilometer, dari Bakauheni hingga Aceh. Selain itu ada jalan tol Trans Jawa.
Jalan tol mulai dari Banten hingga Banyuwangi tersebut ditargetkan rampung tahun 2018.
“Selama ini yang diberitakan soal pemutusan hubungan kerja [PHK]. Tahun lalu memang ada 120.000 pekerja di-PHK, tapi pembukaan lapangan kerja sampai 2,1 juta,” kata dia.
Selain jalan, pemerintah tengah membangun 13 bendungan atau waduk. Keberadaan waduk penting untuk memacu produksi beras. Luhut meminta pemerintah daerah membantu pembebasan lahan untuk proyek-proyek infrastruktur tersebut.
“Semuanya under construction atau dikerjakan. Kalau irigasinya bagus, panen padi bisa dua-tiga kali setahun, arahnya swasembada pangan. Didukung bibit, air dan pupuk yang bagus, produksi bisa mencapai enam sampai tujuh ton per hektare,” tambah Luhut.
Dia juga meminta pemerintah daerah mendorong peningkatan kualitas pendidikan di wilayah masing-masing. Pendidikan sangat vital untuk menyiapkan generasi muda yang siap berkompetisi dengan bangsa lain. Apalagi sudah ada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Bangsa kita tidak perlu belas kasihan bangsa lain. Bangsa kita adalah bangsa yang kaya dan hebat. Kita bisa mandiri. Kita tidak mau lagi bertumpu kepada penjualan barang mentah ke luar negeri. Ekspor saat ini sudah harus berupa produksi turunannya,” kata dia.
Ke depan, Luhut meminta inefisiensi kinerja pemerintah bisa ditekan, termasuk di Karanganyar dan Soloraya. Sebab selama ini angka inefisiensi kinerja pemerintahan masih di angka 30 persen. “Harus transparan supaya produktivitas kerja bagus,” terang dia.
Dia mencontohkan gelontoran dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua yang mencapai Rp153 triliun, selama lima tahun. Tapi penggunaan anggaran sebesar itu dinilai tidak jelas. “Di zaman sekarang sesuatu yang ditutupi pasti akan terbuka secara gamblang,” imbuh dia.