SOLOPOS.COM - Para petugas dari Balai PSDA Bengawan Solo Dinas PSDA Jawa Tengah mengecek kondisi fisik paket IV proyek city walk di depan Perumahan Puri Lestari, Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo, Selasa (16/2/2016). (Rudi Hartono/JIBI/Solopos)
City Walk Sukoharjo, DPU Sukoharjo masih meminta izin dalam pelaksanaan proyek city walk paket II dan III.
Solopos.com, SUKOHARJO–Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo menyelesaikan masalah perizinan terlebih dahulu sebelum melaksanakan paket II dan III proyek city walk di saluran irigasi sekunder Dam Colo timur kawasan kota. DPU selaku pengguna anggaran berupaya membereskan urusan administrasi itu secepatnya, agar pekerjaan konstruksi senilai Rp16 miliar itu bisa direalisasikan tahun ini.
Kepala DPU Sukoharjo, Achmad Hufroni, saat ditemui Solopos.com, Jumat (26/2/2016), menyampaikan proyek lanjutan paket I dan IV itu akan dilakukan setelah urusan administrasi rampung. Saat ini pihaknya masih mengurusnya termasuk menyelesaikan perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) selaku pemilik aset saluran irigasi.
Menurut dia pengurusan izin penggunaan aset milik pemerintah pusat pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dahulu harus bolak-balik ke pemerintah pusat, kini cukup mengajukan izin melalui balai atau lembaga perwakilan yang terdapat di daerah.
Selanjutnya balai yang mengurus ke pemerintah pusat. Hanya, dia tidak menjelaskan ketentuan itu diatur dalam regulasi apa.
“Kami menyelesaikan dulu administrasinya. Tahun ini prosedurnya lebih mudah. Kami akan menempuhnya dulu,” kata dia.
Dia membantah memilih menyelesaikan perizinan atas desakan pihak lain yang meminta seluruh administrasi paket II dan III proyek city walk diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah lagi. Seperti diketahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sukoharjo menyarankan agar pengguna anggaran menyelesaikan administrasi agar proyek paket II dan III tidak menimbulkan masalah seperti paket I dan IV yang dikerjakan pada 2015.
Selain itu, menurut kalangan pengusaha pelaksana kontruksi dalam Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sukoharjo lelang akan menemui banyak kendala apabila proyek belum berizin. Sebab, para pengusaha sudah mengetahui bahwa kegiatan itu belum mengantongi izin. Hal itu membuat pengusaha ragu menawar.
Lelaki yang akrab disapa Hufroni itu berharap izin bisa secepatnya diperoleh agar pekerjaan bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, anggaran yang sudah disiapkan bisa terserap maksimal. Hal itu sesuai intruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan daerah memaksimalkan penyerapan anggaran agar pembangunan berjalan baik.
“Tapi kami menyelesaikan masalah banjir [akibat luapan air saluran irigasi sekunder Dam Colo timur] dulu. Pembangunan pintu air tambahan di dekat Kantor BPN mendesak dibangun agar pembuangan air di saluran bisa maksimal,” imbuh Hufroni.
Warga Kampung Tanjungsari, Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo yang terdampak banjir, Heru, mengatakan konstruksi paket II dan III sebaiknya lebih tinggi dari paket IV sisi paling utara. Hal itu agar air di saluran bisa mengalir optimal saat debitnya banyak.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket II dan III proyek city walk, Sarwidi, belum mengetahui konstruksi bangunan akan lebih tinggi atau tidak. Dia akan berkoordinasi dengan tim terlebih dahulu.
Paket II dan III dimulai depan Rumah Makan Padang Embun Pagi di Kampung Duabelasan, Jombor, Bendosari, hingga depan Kantor DPC PPP Sukoharjo di Dompilan, Sidorejo, sepanjang kurang lebih 1 km.