SOLOPOS.COM - Ilustasi pendidikan (JIBI/Dok)
Pendidikan Solo ini terkait enam isu yang diusung MPPS.
Solopos.com, SOLO – Masyarakat Peduli Pendidikan Solo (MPPS) mengangkat enam isu strategis dalam Rapat Konsolidasi di LPH YAPHI, Jl. Nangka No. 5 Kerten, Laweyan, Solo, Jumat-Sabtu (26-27/2/2016).
Koordinator MPPS, Adi Kristiyanto, saat dihubungi melalui ponselnya, Sabtu, mengemukakan rapat menghasilkan setidaknya dua rumusan. Pertama, MPPS menegaskan diri sebagai sebuah organisasi berbentuk forum.
“Selama ini keberadaan MPPS lebih pada reaksioner, menerima reaksi masyarakat terhadap suatu kebijakan bidang pendidikan, namun ke depan, kami akan lebih menata kegiatan maupun program yang diadakan, dengan fokus keberpihakan kepada masyarakat,” ungkap Adi.
Melalui rapat itu pula, Adi mengatakan, MPPS mengangkat enam isu strategis. Pertama, wajib belajar (wajar) 12 tahun, di antaranya menyangkut pemenuhan hak pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan.
Kedua, kurikulum, yang mencakup pendidikan karakter/budi pekerti nondiskriminasi. Ketiga, akuntabilitas, antara lain menyangkut keterbukaan informasi, respons pemerintah/sekolah, dan anggaran pendidikan.
Keempat, Sekolah Ramah Anak, yang berkaitan dengan isu seputar bebas kekerasan, antirokok, inklusi, anti-bullying. Kelima, desentralisasi pendidikan, berkaitan dengan Undang-undang (UU) No. 23/2014.
Keenam, peran serta masyarakat. Selain itu, lanjutnya, MPPS juga melakukan pembagian ruang kerja, yaitu advokasi kebijakan terkait dengan pendidikan, penguatan masyarakat akan isu pendidikan.
“Fokus keberpihakan MPPS kepada masyarakat,” tegasnya.
Ke depan, Adi menyatakan, Education for All atau Pendidikan untuk Semua akan menjadi visi besar MPPS. MPPS juga akan menempati sekretariat baru di Yayasan Kakak Jl. Flamboyan Dalam No. 1 Purwosari, Laweyan, Solo.