SOLOPOS.COM - Ilustrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (JIBI/Solopos/Antara/Fanny Octavianus)
Kartu Indonesia Sehat dikeluhkan di Gunungkidul, sehingga ada warga yang memilih berobat ke pengobatan alternatif
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) mulai dikeluhkan warga. Salah satu keluhan disuarakan Sri Mumpuni, warga Dusun Gelaran, Desa Kampung, Kecamatan Ngawen.
Meski memiliki kartu sakti itu, Mumpuni mengaku tidak bisa mempergunakannya untuk berobat. Di saat membutuhkan perawatan untuk suaminya yang mengalami patah kaki akibat kecelakaan, ia terpaksa gigit jari karena tetap tidak bisa diterima oleh pihak rumah sakit.
“Jujur kami merasa di-pingpong dan suami saya tidak tertangani dengan baik. Karena takut sakitnya makin parah, saya putuskan untuk menjalani pengobatan alternatif di Nglipar,” kata Mumpuni, Rabu (24/2/2016).
Dia menceritakan, peristiwa kurang mengenakan itu terjadi di awal bulan ini. Mumpuni mengaku tidak ingin mengingat peristiwa tersebut, sebab yang ada hanya rasa kecewa karena mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan di sejumlah rumah sakit dengan alasan tidak ada dokter praktek.
“Saya sudah ke RS di Cawas, RSUD Wonosari hingga Hardjolukito tapi tidak dilayani dengan baik, padahal saat ke sana juga sudah membawa surat rujukan. Sebenarnya saya hanya ingin melakukan pemindaian terhadap patah kaki yang dialami suami, tapi prosesnya tidak sesuai harapan,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, untuk prosedur penggunaan KIS juga sudah dilalui, mulai dari rujukan dari puskesmas hingga RSUD Wonosari telah dilakukan semua. Sadar dan merasa kecewa upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka dilakukan pengobatan dengan cara yang lain.
“Sudahlah mas, untuk sekarang kondisi suami saya juga sudah membaik. Jadi peristiwa itu tidak usah diingat-ingat lagi,” ungkapnya.
Pernyataan dari Mumpuni ini diamini oleh Kepala Desa Kampung, Ngawen Suparna. Menurut dia, apa yang menimpa keluarga Mumpuni merupakan suatu hal yang ironi, karena saat peluncuran KIS, yang bersangkutan menjadi salah satu wakil dari Kecamatan Ngawen untuk menerima kartu itu di kabupaten.
“Kalau diceritakan kronologinya sangat panjang, karena sampai harus bolak-balik ke Jogja. Yang jelas keluarga Mumpuni tidak bisa menggunakan kartu itu untuk berobat,” kata Suparna.
Dia berharap, kejadian yang dialami Mumpuni bisa menjadi pelajaran, sehingga peristiwa yang sama tak terulang lagi.
“Saya tidak tahu masalahnya apa kok sampai ditolak? Tapi saya berharap dalam pelayanan, pihak rumah sakit jangan sampai tebang pilih, apakah pasien menggunakan kartu jaminan atau membayar secara swadaya,” ucapnya.