SOLOPOS.COM - Indonesia Property Expo 2015 di Jakarta, Sabtu (14/2/2015). (Endang Muchtar/JIBI/Bisnis)
UU Tapera, kalangan buruh Boyolali akan menguji manfaat UU Tapera.
Solopos.com, BOYOLALI–Forum Komunikasi Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Boyolali bakal menguji manfaat UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi kalangan buruh.
Jika UU Tapera tak memberikan manfaat bagi buruh, FKSPN Boyolali meminta Tapera dikaji ulang. Ketua DPD FKSPN Boyolali, Wahono, tidak ingin kebijakan Tapera sama seperti Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dinilai karut marut pada tataran pelaksanaan. Pelayanan BPJS Kesehatan terutama bagi kalangan buruh juga dinilai amburadul.
“Justru yang paling penting adalah manfaat dari kebijakan tersebut. Itu dulu yang akan kami uji. Manfaatnya bagi buruh seperti apa. Selama ini banyak regulasi yang telajur disahkan tetapi di tataran pelaksanaan justru karut marut, seperti BPJS Kesehatan,” papar Wahono, kepada Solopos.com, Rabu (24/2/2016).
Wahono mengatakan kalangan lebih membutuhkan perumahan siap huni yang sesuai kelas buruh. Artinya, dia berharap pemerintah bisa menyediakan rumah dengan nilai pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan atau gaji buruh.
FKSPN menyayangkan program pinjaman uang muka perumahan yang dulu pernah disediakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) berhenti seiring berlakunya BPJS.
“Program pinjaman uang muka itu sebenarnya sangat membantu. Tetapi begitu ada BPJS, program itu seperti hilang.” Dari jumlah buruh di Boyolali yang diperkirakan mencapai kisaran angka 37.000 hingga 40.000 orang, baru 10%-15% yang sudah punya rumah.
“Sisanya belum. Selain karena kebanyakan buruh di Boyolali adalah lajang, jadi masih banyak yang ikut rumah orang tua. Namun, tak sedikit di antara buruh yang saat ini masih menyewa rumah bahkan ada yang indekos,” ujar dia.