SOLOPOS.COM - Ilustrasi Eksekusi Sriwedari. (JIBI/Solopos)
Sengketa Sriwedari, putusan MA yang menolak PK Pemkot Solo membuat kekecewaan sejumlah pihak di Solo.
Solopos.com, SOLO--Anggota Komisi III DPRD Solo, Suharsono, berniat mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo agar mau turun tangan merampungkan perkara sengketa lahan Sriwedari.
“Saya kecewa dengan putusan MA yang menolak PK Pemkot Solo. Masyarakat Solo akan kehilangan ruang publiknya, untuk itu saya pribadi menulis surat terbuka kepada kepala negara,” jelasnya saat ditemui wartawan di Taman Segaran Sriwedari, Selasa (16/2/2016).
Dalam kesempatan tersebut, Suharsono turut menagih janji politik Presiden Jokowi yang bersedia hadir di tengah-tengah masyarakat yang tengah resah dan tidak nyaman. “Saya berharap Jokowi sebagai palang pintu terakhir bisa hadir di Solo untuk mewujudkan nawacitanya. Ketika rakyat tidak nyaman dan resah, Negara mau hadir,” tegasnya.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDIP Solo ini menyatakan pihaknya bakal berkonsultasi dengan sejumlah akademisi hukum untuk mengajukan eksaminasi atau pengujian hasil putusan MA. “Hasil eksaminasi akan dibawa ke Komisi Yudisial di Jakarta awal bulan depan [Maret],” jelasnya.
Menurut Suharsono, langkah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden untuk membatalkan eksekusi dan eksaminasi putusan MA dengan menggandeng sejumlah akademisi didasarkan pada alasan yuridis.
“Pemkot Solo masih memiliki HP [hak pakai] Sriwedari. Ini bisa jadi alasan yuridis, menjadi rancu ketika ada eksekusi. Kalau benar dieksekusi, pemenang eksekusi akan berhadapan dengan pemegang HP. Tentu ke depan akan berbenturan. Penangguhan eksekusi bukan upaya melawan hukum tapi punya dasar hukum,” jelasnya.
Suharsono mengatakan pihaknya bersama puluhan konstituen di dapilnya akan mengadakan aksi turun ke jalan “Save Sriwedari” untuk membatalkan eksekusi lahan sengketa Sriwedari di arena Car Free Day Jl. Slamet Riyadi, Minggu (21/2/2016) pagi.