SOLOPOS.COM - Ilustrasi (strathstudents.com)
Bandara Kulonprogo masih melakukan pendataan potensi tenaga kerja.
Harianjogja.com, KULONPROGO-Pendataan potensi tenaga kerja warga terdampak pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kecamatan Temon, Kulonprogo, mencapai 80%. Pelatihan kerja sebagai langkah tindak lanjut, rencananya digelar pada awal Maret mendatang.
Pendataan potensi tenaga kerja sebenarnya ditargetkan selesai pada akhir Januari. Namun, Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Kulonprogo, Heri Darmawan, Jumat (12/2/2016). mengakui jika tim ternyata tidak mampu menepatinya karena beberapa kendala teknis, terutama soal jadwal kegiatan pendataan.
“Ada warga yang ingin didatangi satu per satu tapi ada juga yang ingin dikumpulkan dulu dan pendataan dilakukan secara bersama-sama. Tim jadi perlu mengatur jadwal untuk memfasilitasi keinginan warga,” ujar Heri.
Meski demikian, Heri menganggap proses pendataan potensi tenaga kerja berjalan relatif lancar. Menurutnya, warga terdampak menyambut pendataan dengan antusias dan kooperatif sehingga para tenaga suka rela (TKS) bisa menjalankan tugas dengan lancar. Para TKS tidak mengalami kesulitan melakukan komunikasi dan pendekatan karena kebanyakan diantara mereka juga merupakan warga wilayah setempat.
Heri lalu menyatakan optimis pendataan selesai dalam waktu dekat. Tim selanjutnya akan mengolah data tersebut dan melakukan pemetaan potensi sebagai dasar tindak lanjut. Meski demikian, warga yang merasa belum terkover tetap bisa menyusulkan datanya hingga akhir Februari.
“Tindak lanjut berupa pelatihan dimulai tanggal 1 Maret. Ada lima paket yang disiapkan,” ucap Heri.
Sebelumnya, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengungkapkan jika ijazah tidak menjadi persyaratan wajib dalam pendataan potensi tenaga kerja. Hal itu membuat kesempatan bekerja di bandara NYIA menjadi lebih besar. Meski demikian, Hasti juga mengatakan tidak ada kewajiban bekerja di bandara. Pemkab Kulonprogo tidak akan menghalangi jika keterampilan yang didapat dari pelatihan kerja bisa dipakai untuk bekerja di tempat lain atau membuka usaha mandiri.