SOLOPOS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan kepada DPRD provinsi dan kabupaten/kota modern, berbasis website pada seminar nasional Parlemen Modern di Gedung Gradikan Bhakti Praja Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (11/2/2016). (Insetyonoto/JIBI/Semarangpos)
Penghargaan DPRD paling aktif di Medsos diberikan kepada DPRD Wonogiri.
Semarangpos.com, SEMARANG-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai legislatif yang menginisiasi pertemuan parlemen modern.
Sedangkan DPRD Kabupaten Wonogiri menyabet penghargaan dewan kabupaten/kota berbasis website paling aktif menggunakan media sosial (medsos) untuk memberikan informasi kepada publik.
Penyerahah penghargaan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada seminar nasional Parlemen Modern: Membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah Yang Terbuka dan Modern di Gedung Gradikan Bhakti Praja Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (11/2/2016).
Penyerahah penghargaan dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo pada seminar nasional Parlemen Modern: Membangun DPRD Provinsi Jawa Tengah Yang Terbuka dan Modern di Gedung Gradikan Bhakti Praja Jl. Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (11/2/2016).
Dalam kesempatan itu juga diberikan penghargaan kepada DPRD Kalimantan Timur sebagai dewan provinsi berbasis website paling aktif di medsos.
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meraih penghargaan dewan provinsi paling modern berbasis teknologi website, untuk tingkat kabupaten/kota diraih DPRD Kabupaten Blora, serta DPRD Kabupaten Grobogan meraih penghargaan dewan berbasis website paling terbuka.
Peluncuran ditandai dengan membuka website tersebut oleh Mendagri didampingi Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi dan Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko.
Tjahjo Kumolo berharap dengan menjadi DPRD modern agar lebih terbuka kepada masyarakat untuk dapat mengakses segala aktivitas kedewanan.
”Termasuk dalam anggaran DPRD harus terbuka dan bisa diakses masyarakat,” harap Mendagri.
Terkait penyusunan anggaran, Tjahjo meminta kepada DPRD provinsi dan kabupaten/kota agar mencermati dana hibah dan bantuan sosial, retribusi pajak, dan rawan korupsi.
”DPRD harus harus bersikap keras dan tanpa kompromi terhadap anggaran rawan korupsi, dana hibah dan bantuan sosial,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan masyarakat dapat memantau kinerja dewan dan menyampaikan aspirasi melalui website yang ada.”Dewan modern dengan berbasis website harus terbuka kepada publik,” ujar dia.