SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan seragam Kostrad (JIBI/Solopos/Antara/Nova Wahyudi)
Pelantikan kepala daerah yakni gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di Istana Negara.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik gubernur/wakil gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 di Istana Negara Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta tujuh pasang gubernur/wakil gubernur yang dilantik mulai bekerja memenuhi janji-janji mereka.
Menurut mantan Gubernur DKI itu, setelah terpilih dan dilantik, masih ada lanjutan ujian yang maha berat yakni mewujudkan janji-janji mencapai kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing.
Menurut mantan Gubernur DKI itu, setelah terpilih dan dilantik, masih ada lanjutan ujian yang maha berat yakni mewujudkan janji-janji mencapai kesejahteraan rakyat di daerahnya masing-masing.
“Kini saatnya para Gubernur dan Wakil Gubernur untuk bekerja keras guna memastikan seluruh rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari mereka,” kata dia.
Presiden ingin para kepala daerah itu memastikan semua rakyat di daerah mereka mendapat pelayanan air bersih, memperoleh listrik, transportasi umum yang terjangkau, dan akses pendidikan serta kesehatan dengan sebaran dan kualitas yang baik.
Dalam kesempatan ini, Presiden menegaskan gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah.
Presiden berpesan agar dalam melaksanakan pembangunan daerah, gubernur hendaknya berpedoman pada visi-misi Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita.
Lebih lanjut, para gubernur diminta untuk menjabarkan Nawa Cita sesuai konteks daerahnya masing-masing.
“Tujuannya agar bisa membangun keterpaduan, memperkuat sinergi dalam pembangunan nasional,” kata dia.
Presiden juga meminta para gubernur mampu meningkatkan peran sebagai simpul penting koordinasi antara Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
Simpul penting itu kata dia, meliputi fungsi mengonsolidasi program kementerian/lembaga pusat ke daerah, memfasilitasi, dan menyinergikan program pembangunan lintas daerah, mengantisipasi, dan menangani dengan baik permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota dengan meningkatkan fungsi pengawasan pembangunan kabupaten/kota.
“Jangan bekerja di belakang meja, turun langsung ke lapangan untuk mengurangi masalah,” kata Presiden.