SOLOPOS.COM - Solo Banjir Proyek Infrastruktur. (JIBI/Solopos)
Infrastruktur Solo, ada sejumlah proyek puluhan miliar rupiah di Kota Solo yang akan dikerjakan pada April mendatang.
Solopos.com, SOLO–Proyek infrastruktur senilai ratusan miliar rupiah bakal mulai dikerjakan April atau triwulan kedua tahun ini. DPRD mewanti-wanti proses lelang selesai maksimal Maret untuk menghindari melesetnya target pembangunan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD, Supriyanto, seusai rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Gedung DPRD, Kamis (11/2/2016). Menurut Supriyanto, Komisi II akan mengawal proses lelang agar pembangunan dapat dilaksanakan tepat waktu. Pihaknya tak menghendaki proyek putus di tengah jalan seperti beberapa pembangunan infrastruktur tahun lalu.
“Karena lelang molor, ada pekerjaan yang minta perpanjangan waktu hingga diputus kontrak. Alasannya waktu mepet, faktor cuaca dan sebagainya. Hal ini bisa runyam kalau diteruskan,” ujarnya.
Supriyanto mengatakan keterlambatan pembangunan secara tidak langsung akan memengaruhi kualitas proyek. Pihaknya mendesak maksimal Maret sudah ada pemenang lelang sehingga April proyek dapat dikerjakan. Menurut Supri, gelontoran dana ratusan miliar untuk pengembangan infrastruktur tahun ini perlu menjadi perhatian tersendiri.
Beberapa pembangunan seperti Jembatan Layang Tirtonadi-Balapan, Koridor Gatot Subroto hingga kelanjutan Plaza Manahan menjadi sejumlah proyek prestisius Solo tahun 2016.
“Kalau triwulan kedua sudah mulai kerja, di APBD Perubahan Pemkot bisa fokus dengan pendanaan pembangunan lain,” tutur dia.
Di sisi lain, Komisi II menyoroti perbaikan jalan lingkungan yang seringkali tidak sesuai prioritas dan kebutuhan. Supriyanto menyebut perbaikan jalan kampung mestinya berdasarkan survei dan masukan masyarakat serta kepolisian. Selain besarnya kerusakan jalan, kerawanan jalan perlu digarisbawahi. “Namun perbaikan jalan kampung kadang hanya atas usulan kelompok-kelompok tertentu, tidak sesuai prioritas di lapangan.”
Ketua DPRD, Teguh Prakosa, menginstruksikan seluruh anggota dewan untuk mengawasi pembangunan infrastruktur. Teguh mengatakan pengawasan proyek tak bisa seluruhnya dibebankan pada Komisi II. Wakil rakyat, imbuhnya, berkewajiban mengawal proyek di daerah pemilihan (dapil)-nya masing-masing.