SOLOPOS.COM - Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan. (JIBI/Solopos/Dok.)
BPJS Kesehatan mengimbau warga lebih aktif.
Harianjogja.com, JOGJA-Sampai saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih sering menerima kasus peserta meninggal tanpa ada laporan dari pihak ahli waris seperti. Akibatnyapembaruan data kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi terkendala, terutama bagi peserta yang meninggal di rumahnya.
“Kalau meninggal di rumah sakit mungkin keluarganya tahu ya kalau ini [saudaranya] menggunakan kartu BPJS. Repotnya kalau meninggal di rumah. Ini yang menjadi kendala,” ungkap Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang (KC) DIY Upik Handayani yang didampingi saat itu didampingi Kepala Unit (Kanit) Penagihan dan Keuangan, Musdaliza Sjukur, Rabu (10/2/2016)
Untuk mengatasi hal ini, ia berharap ada sinkronisasi data kematian antara Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan BPJS Kesehatan.
“Ini bisa disinkronkan dengan Kemendagri agar bisa diturunkan ke Disdukcapil tentang data kematian,” ujar Upik.
SMS dari BPJS Kesehatan dikirimkan kepada para peserta yang menunggak pembayaran iuran bulanan. BPJS Kesehatan sendiri memberikan waktu pembayaran mulai tanggal 1-10 setiap bulannya. Lebih dari itu, peserta dikenakan denda sebesar 2%.
Upik menjelaskan, peserta mandiri yang menunggak selama enam bulan akan dinonaktifkan kepesertaannya. Dengan demikian yang bersangkutan tidak berhak lagi mendapat jaminan BPJS Kesehatan. Peserta dapat mengaktifkan lagi jika membayar tunggakan secara utuh plus dendanya.
Sementara itu Musdaliza menambahkan, melihat data capaian pembayaran iuran pada tahun 2015, peserta mandiri belum mencapai target yang ditentukan.
“Target 2015 sebesar 95,1 persen tapi realisasinya baru 75 persen,” paparnya.
Sebanyak 25% sisanya merupakan peserta yang menunggak, termasuk peserta yang sudah meninggal tapi tidak ada laporan.