SOLOPOS.COM - Ilustrasi aktivitas pasar tradisional (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)
Kinerja Pemkot Semarang mendapat rapr merah di bidang pengelolaan pasar.
Semarangpos.com, UNGARAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Jawa Tengah menilai pengelolaan dan pembangunan pasar tradisional yang dilakukan Dinas Pasar patut mendapatkan “rapor merah”.
“Kami mengamati beberapa pembangunan pasar tradisional di Kota Semarang selalu mengalami banyak kelemahan dan kekurangan,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Sabtu (6/2/2016).
Hal tersebut diungkapkan politikus PDI Perjuangan itu di sela kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari Pieter Batubara di Balai Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur.
Hal tersebut diungkapkan politikus PDI Perjuangan itu di sela kunjungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Juliari Pieter Batubara di Balai Kelurahan Mlatiharjo, Kecamatan Semarang Timur.
Setiap kali ada pasar dibangun, kata dia, pasti menuai banyak protes dan keluhan dari pedagang, seperti Pasar Peterongan, Pasar Johar, dan Pasar Bulu meski sudah ada perencanaan.
“Banyak pedagang yang protes ukuran lapaknya tidak sesuai, fasilitasnya, dan sebagainya. Seperti Lapak Sementara Pasar Johar di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang,” katanya.
“Sekarang, Lapak Sementara Pasar Johar, misalnya. Ternyata, tidak ada talang airnya. Kalau sekalian membangun, kenapa tidak dilengkapi talang air? Kalau hujan, pembuangan airnya bagaimana?” katanya.
Menurut dia, anggaran sudah disediakan untuk pembangunan pasar sehingga perencanaan harus direncanakan dengan matang dan sesuai spesifikasi agar tidak perlu mengulang atau membenahi pekerjaan.
“Koordinasi Dinas Pasar dengan berbagai pihak terkait juga penting. Misalnya, pembangunan Pasar Peterongan yang tidak dikoordinasikan dulu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” katanya.
Akhirnya, kata Supriyadi, pembangunan Pasar Peterongan yang semula direncanakan pada 2015 batal dilakukan karena terganjal dengan status bangunan cagar budaya sehingga dianggarkan lagi tahun ini.
Sementara itu, Juliari P Batubara selaku anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi industri, perdagangan, dan koperasi itu menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembangunan Pasar Johar.
“Kami akan terus kawal karena anggarannya besar, baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dan APBD kota,” kata politikus PDI Perjuangan itu.